BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan skema tukar guling aset (ruislag) untuk mengatasi beban fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar akibat operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Dalam skema yang diajukan ke pemerintah pusat ini, Pemprov Jabar akan menyerahkan BIJB Kertajati kepada pemerintah pusat, sementara Bandara Husein Sastranegara beserta kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) diserahkan kepada Pemprov Jabar.
Dedi menegaskan tidak ada rencana penjualan saham BIJB Kertajati. “Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional,” kata Dedi di Bandung, Jumat (23/1/2026).
Beban Fiskal dan Ketidaksinkronan Kebijakan Transportasi
Hingga saat ini, BIJB Kertajati belum menunjukkan indikasi mampu beroperasi secara mandiri tanpa suntikan dana daerah. Menurut laporan sebelumnya, Pemprov Jabar harus menanggung biaya operasional yang signifikan setiap tahun untuk bandara ini.
Dedi juga menyoroti kebijakan transportasi yang dinilainya tidak sinkron. “Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” ujar Dedi.
Keberadaan Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung dan tetap beroperasinya Bandara Halim Perdanakusuma, menurut Dedi, mematikan daya tarik Kertajati bagi penumpang dari Bandung dan Jakarta.
Usulan Alih Fungsi dan Respons Pemerintah Pusat
Sebagai solusi, Dedi mengusulkan agar Bandara Kertajati dialihfungsikan menjadi pusat industri pertahanan nasional. Usulan ini diklaim telah mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto.
“Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ungkap Dedi.
Dedi optimistis pengelolaan Bandara Husein Sastranegara akan lebih menguntungkan karena pasarnya sudah terbentuk. “Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai,” jelasnya.
Terkait selisih nilai aset, Dedi menyerahkan pada mekanisme penilaian profesional (appraisal). Saat ini, ia masih menunggu keputusan pemerintah pusat, setelah mendapat sinyal positif dari Menteri Sekretaris Negara untuk bertemu dengan salah satu pejabat di sana.
