JAKARTA – Hamas tengah mempersiapkan pemilihan internal untuk membangun kembali kepemimpinannya yang porak-poranda akibat serangkaian pembunuhan oleh Israel selama perang di Gaza. Informasi ini disampaikan sejumlah sumber internal kelompok tersebut kepada AFP.
Dengan tekanan internasional dan Israel yang mendorong agar Gaza dilucuti senjatanya serta tidak dilibatkan dalam pemerintahan mendatang, para pemimpin baru Hamas akan menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.
Kelompok itu kini menguasai wilayah yang hancur akibat konflik dua tahun terakhir, di mana lebih dari dua juta penduduk menghadapi krisis kemanusiaan, sementara pasukan Israel masih menduduki sebagian besar Jalur Gaza.
“Persiapan internal masih berlangsung untuk menyelenggarakan pemilihan pada waktu yang tepat di daerah-daerah di mana kondisi di lapangan memungkinkan,” kata seorang pemimpin Hamas kepada AFP.
Pemungutan suara diperkirakan berlangsung “pada bulan-bulan pertama tahun 2026.” Proses ini mencakup pembentukan Dewan Syura beranggotakan 50 orang, sebuah badan konsultatif yang didominasi tokoh agama. Dewan tersebut dipilih setiap empat tahun oleh tiga cabang Hamas: Gaza, Tepi Barat, dan kepemimpinan eksternal.
Dewan Syura juga bertugas memilih biro politik beranggotakan 18 orang beserta ketuanya, yang akan menjabat sebagai pemimpin keseluruhan Hamas. Namun, sumber lain menyebutkan waktu pemilihan biro politik masih belum pasti “mengingat keadaan yang dialami rakyat kami.”
Setelah Israel membunuh mantan kepala Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Juli 2024, Yahya Sinwar ditunjuk sebagai pengganti. Israel menuduh Sinwar sebagai dalang serangan 7 Oktober, sebelum akhirnya ia tewas di Rafah, Gaza selatan, tiga bulan kemudian.
Sebagai pengganti sementara, Hamas membentuk komite kepemimpinan beranggotakan lima orang di Qatar, menunda penunjukan pemimpin tunggal hingga pemilihan resmi digelar.
Menurut sumber AFP, dua kandidat terdepan untuk memimpin biro politik adalah Khalil al-Hayya dan Khaled Meshaal. Hayya, warga asli Gaza sekaligus kepala negosiator gencatan senjata, telah memegang posisi senior sejak 2006. Sementara Meshaal, yang pernah memimpin biro politik pada 2004–2017, lahir di Tepi Barat dan kini memimpin kantor diaspora Hamas.
