Anggaran laundry sebesar Rp450 juta di lingkungan Rumah Jabatan (Rujab) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendadak jadi buah bibir di media sosial. Menanggapi sorotan tajam netizen, Pemerintah Provinsi Kaltim pun segera memberikan klarifikasi untuk meluruskan kesalahpahaman.
Plt Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany, menegaskan bahwa dana hampir setengah miliar rupiah tersebut bukan digunakan untuk mencuci pakaian pribadi kepala daerah, melainkan biaya operasional kebersihan berbagai fasilitas negara.
Salah Nama, Beda Makna
Astri menjelaskan bahwa kegaduhan ini bermula dari istilah atau nomenklatur dalam sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP). Di sana tertulis βBelanja Pakaian Kepala Daerahβ, yang secara otomatis diartikan publik sebagai pengadaan baju baru atau jasa cuci pribadi.
βItu hanya penamaan dalam sistem saat penyusunan anggaran akhir 2025 lalu. Deskripsinya memang belum rinci, sehingga menimbulkan salah persepsi. Padahal, dana itu untuk laundry perlengkapan rumah tangga gedung pemerintah,β jelas Astri, Selasa (5/5/2026).
Cuci Massal di Enam Gedung Besar
Bukan sekadar mencuci baju, anggaran ini mencakup biaya pembersihan skala besar untuk enam gedung pemerintah yang beroperasi hampir setiap hari. Daftar kebutuhan laundry-nya pun cukup mencengangkan:
-
Karpet dan gorden berukuran besar.
-
Bed cover dan sprei untuk kamar transit VIP serta guest house.
-
Taplak meja hingga penutup kursi untuk berbagai jamuan resmi.
Astri menekankan, kebersihan fasilitas seperti kamar VIP sangat krusial karena sering digunakan oleh tamu penting negara, termasuk para menteri dan pejabat pusat.
Imbas Efisiensi: Rujab Jadi Pusat Kegiatan
Salah satu pemicu tingginya kebutuhan laundry adalah kebijakan efisiensi anggaran. Pemprov Kaltim kini lebih banyak memusatkan kegiatan kedinasan, keagamaan, hingga pertemuan organisasi masyarakat di rumah jabatan ketimbang menyewa hotel.
βDari Januari sampai sekarang, kegiatan hampir tidak pernah berhenti. Mulai dari acara dinas sampai pengajian masyarakat. Karena intensitas penggunaan gedung sangat tinggi, otomatis kebutuhan laundry karpet dan perlengkapan lainnya juga berjalan terus,β tambah Astri.
Sadar bahwa istilah dalam dokumen anggaran telah memicu kegaduhan, Astri memastikan Pemprov Kaltim akan melakukan perbaikan administratif.
βInsya Allah tahun ini akan kami rapikan. Tahun depan deskripsinya akan dibuat lebih jelas dan transparan agar tidak menimbulkan multitafsir lagi di tengah masyarakat,β pungkasnya. Meski sempat memicu polemik, ia menjamin seluruh dana tersebut murni digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintahan secara akuntabel.
