JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya evaluasi dan penguatan koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia. Hal itu disampaikan Tito yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) saat memperingati HUT ke-16 BNPP di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Tito mengatakan momentum ulang tahun BNPP perlu dimanfaatkan untuk melihat kembali capaian yang telah diperoleh sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu dibenahi.
“Di usia ke-16 tahun, kita mengambil momentum hari ulang tahun ini untuk melakukan evaluasi apa yang kira-kira plus (hal positif) yang sudah dicapai oleh BNPP, dan apa yang masih belum sesuai harapan, dan bagaimana nanti BNPP itu ke depan,” kata Tito.
15 PLBN Jadi Salah Satu Capaian
Salah satu capaian yang disoroti Tito adalah pembangunan sedikitnya 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Menurutnya, keberadaan PLBN bukan hanya berfungsi sebagai fasilitas pelayanan bagi masyarakat yang melintas antarnegara, tetapi juga menjadi wajah Indonesia di kawasan perbatasan.
Tito menilai keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan perkembangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, termasuk dari sisi tata kelola.
Selain pembangunan PLBN, BNPP juga berperan dalam koordinasi penyelesaian sejumlah persoalan batas wilayah, termasuk segmen perbatasan darat dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor-Leste.
BNPP Diminta Perkuat Fungsi Koordinasi
Di sisi lain, Tito mengakui masih terdapat pekerjaan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kemampuan BNPP menjalankan fungsi sebagai lembaga koordinator yang dapat menyatukan program berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan di kawasan perbatasan.
Menurut Tito, pembangunan perbatasan tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri berdasarkan sektor masing-masing. Koordinasi diperlukan agar program, dukungan anggaran, serta pelaksanaan pembangunan dapat diarahkan pada kebutuhan kawasan secara terpadu.
Evaluasi terhadap program kementerian dan lembaga di daerah perbatasan juga dinilai penting agar pembangunan yang dilakukan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Perbatasan Didorong Jadi Pusat Pertumbuhan
Tito juga mendorong perubahan cara pandang terhadap kawasan perbatasan. Menurutnya, wilayah tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai area terluar negara, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi.
“Kita ingin menjadikan daerah perbatasan sebagai bukan backyard (halaman belakang), tapi menjadi front yard (halaman depan) dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, yang akan berimplikasi kepada sistem pertahanan negara di garis perbatasan,” ujar Tito.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan kawasan perbatasan diarahkan untuk berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta penguatan pertahanan negara.
BNPP Dorong Keterbukaan Informasi
Dalam kesempatan yang sama, Tito menyoroti pentingnya publikasi kinerja BNPP kepada masyarakat. Menurutnya, lembaga pemerintah perlu memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan program dan hasil kerja kepada publik.
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi bagian dari upaya lembaga negara memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat.
Peringatan HUT ke-16 BNPP juga diisi dengan pemberian Satyalancana Karya Satya kepada aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan masa pengabdian 10, 20, dan 30 tahun. Selain itu, turut dilakukan pemberian santunan serta paket sembako kepada anak yatim piatu.
Peringatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi perjalanan BNPP sekaligus penegasan kembali peran lembaga dalam mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan Indonesia.
