JAKARTA – Indonesia, sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026, akan memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss, pada 23 Februari-31 Maret 2026. Sidang Tingkat Tinggi ini akan dibuka oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa sekaligus Presiden Dewan HAM, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada sesi pertama tanggal 23 Februari, bersama Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, dan Komisioner Tinggi HAM PBB. “Lebih dari 100 pejabat tingkat tinggi dunia, termasuk sejumlah kepala negara dan pemerintahan, telah mengonfirmasi partisipasi,” ujar Sidharto dalam keterangan tertulis.
Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Francisco Petro Urrego akan hadir langsung, sementara Presiden Marshall Islands, Perdana Menteri Nepal, dan Perdana Menteri Somalia menyampaikan pernyataan melalui video.
Mengusung tema “Presidency for All”, Indonesia berkomitmen menjadikan Dewan HAM sebagai ruang inklusif yang menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif dan kerja sama. Sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto, Indonesia juga menekankan pemenuhan hak anak atas pangan bergizi sebagai bagian esensial perlindungan HAM dan investasi strategis pembangunan SDM berkelanjutan.
Agenda Sidang HAM PBB
Agenda tematik sidang mencakup pencegahan sunat perempuan, peringatan 25 tahun Deklarasi Durban, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, serta hak anak. Dewan HAM juga akan membahas kerja sama teknis bagi sejumlah negara seperti Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Haiti, Republik Afrika Tengah, dan Georgia.
Selain itu, perkembangan situasi HAM di Afghanistan, Sudan, Wilayah Pendudukan Palestina, Sudan Selatan, Myanmar, Ukraina, Belarus, Venezuela, Suriah, Korea Utara, Nikaragua, dan Iran akan menjadi sorotan utama.
