JAKARTA — Indonesia resmi memegang kendali sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 2026, menandai tonggak penting 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB diumumkan pada 8 Januari 2026 saat pertemuan organisasi tahunan di Jenewa.
Indonesia dipilih secara aklamasi oleh anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan kawasan.
Keberhasilan ini merupakan buah dari diplomasi panjang dan terkoordinasi oleh Kementerian Luar Negeri RI.
Dimana melibatkan seluruh Perwakilan RI di luar negeri serta pendekatan langsung dengan berbagai negara sahabat di Jakarta.
Perutusan Tetap RI di Jenewa menjadi ujung tombak kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB.
Juga dukungan penuh Perutusan Tetap RI di New York dan perwakilan RI lainnya, menjalankan strategi diplomasi yang sistematis, konsisten, dan sejalan dengan praktik Indonesia di forum multilateral.
Mengutip keterangan resmi Kemlu RI, Kamis (8/1/2026), Wakil Tetap RI di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, ditunjuk sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Hal ini membawa pengalaman panjang mulai dari Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN hingga Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Dalam kapasitasnya, Indonesia akan memimpin seluruh sidang Dewan HAM PBB sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan seimbang, menyesuaikan dengan agenda tahunan serta isu-isu HAM yang menjadi perhatian global.
Menteri Luar Negeri menegaskan, “Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan,” dengan fokus pada pembangunan kepercayaan, dialog lintas kawasan, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan.
Tema presidensi Indonesia, “A Presidency for All”, menekankan konsensus, efektivitas kerja Dewan, dan kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral internasional.
Presidensi Indonesia kali ini menjadi yang pertama sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, mengikuti siklus rotasi antar kelompok kawasan, dan didasarkan pada rekam jejak Indonesia dalam pemajuan hak asasi manusia global.
Sebelumnya, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, serta pernah menjabat Ketua Komisi HAM PBB pada 2005, menunjukkan konsistensi peran Indonesia dalam forum internasional.***
