Jenewa, GarudaTV — Indonesia resmi menjadi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 dan akan memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Sidang tersebut diawali dengan Sidang Tingkat Tinggi (High-Level Segment) pada 23–25 Februari 2026, yang akan dihadiri lebih dari 100 pejabat tinggi dunia, termasuk sejumlah kepala negara dan pemerintahan.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada sesi pembukaan tanggal 23 Februari. Sesi tersebut juga akan diisi oleh pidato Presiden Majelis Umum PBB, Sekretaris Jenderal PBB, serta Komisioner Tinggi HAM PBB.
Sebagai Presiden Dewan HAM, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro—yang merupakan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa—akan membuka jalannya sidang.
Hadiri oleh Kepala Negara Dunia
Lebih dari 100 pemimpin dan pejabat tinggi telah mengonfirmasi kehadiran pada Sidang ke-61 Dewan HAM PBB.
Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Francisco Petro Urrego direncanakan hadir langsung di Jenewa. Sementara itu, Presiden Marshall Islands, Perdana Menteri Nepal, dan Perdana Menteri Somalia akan menyampaikan pernyataan melalui video.
Pelaksanaan sidang tahun ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan tekanan finansial terhadap sistem multilateral PBB. Di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB menegaskan komitmen untuk menjaga ruang dialog yang inklusif dan memperkuat kerja sama internasional demi perlindungan dan pemajuan HAM yang universal.
Kepemimpinan Indonesia: “Presidency for All”
Melalui tema “Presidency for All”, Indonesia bertekad memastikan Dewan HAM PBB tetap menjadi ruang yang inklusif dan kolaboratif. Tema ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjembatani perbedaan antarnegara melalui dialog konstruktif, sekaligus memperkuat fondasi kerja sama internasional di bidang hak asasi manusia.
Sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, Indonesia juga akan menyoroti pemenuhan hak anak atas pangan bergizi. Menlu Sugiono menegaskan bahwa hak atas pangan dan hak anak merupakan bagian penting dari perlindungan HAM, serta investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
Isu HAM Global Jadi Fokus Pembahasan
Sidang ke-61 Dewan HAM PBB akan menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu tematik dan situasi HAM global. Topik yang akan dibahas meliputi pencegahan sunat perempuan, 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Durban, promosi budaya perdamaian, pendanaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan perlindungan hak anak.
Selain itu, Dewan HAM PBB juga akan meninjau kerja sama teknis dan penguatan kapasitas bagi beberapa negara, termasuk Republik Demokratik Kongo, Mali, Ukraina, Haiti, Republik Afrika Tengah, dan Georgia.
Beberapa situasi HAM yang menjadi perhatian dunia—seperti di Afghanistan, Sudan, Palestina, Myanmar, Belarus, Venezuela, Suriah, Korea Utara, Nikaragua, dan Iran—juga akan menjadi topik pembahasan utama.
Dengan peran barunya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi diplomatiknya di kancah internasional, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan multilateralisme yang inklusif.
