JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk tidak bergabung dalam aliansi militer negara manapun. Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang diamanatkan UUD 1945 menjadi landasan utama sikap tersebut.
Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang terbit dengan judul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis”, Presiden menyampaikan pernyataan tegas mengenai posisi Indonesia di tengah rivalitas global.
“Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun,” kata Prabowo dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI, Senin (16/3/2026).
Konsekuensi dari sikap non-blok ini, menurut Presiden, adalah kemandirian dalam membangun kekuatan pertahanan. Indonesia tidak dapat menggantungkan keamanannya pada negara lain.
“Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun,” ujarnya.
Meski demikian, Prabowo memastikan postur militer Indonesia bersifat defensif dan hubungan dengan negara tetangga tetap terjaga dengan baik.
Peran Aktif di Timur Tengah
Terkait Board of Peace (BoP) bentukan Amerika Serikat, Presiden menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.
“Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara,” jelas Prabowo.
Namun, rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza untuk sementara ditunda. Seluruh pembahasan terkait BoP saat ini sedang ditangguhkan atau on hold menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Di tengah ketegangan AS-Iran yang menciptakan gejolak global, Prabowo mengajukan diri sebagai mediator. Ia menekankan pentingnya dialog sebagai jalan penyelesaian konflik.
“Saran saya selalu mencari opsi damai,” tutupnya.
