JAKARTA – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dari Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, Cigudeg, hingga Tenjo turun ke jalan menolak kebijakan penutupan sementara aktivitas tambang Parung Panjang.
Aksi ini dipicu keresahan para sopir truk, pengusaha angkutan, dan penambang yang merasa kehilangan sumber penghidupan. Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) tetap berdiri pada keputusannya.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai “keputusan pahit” yang harus diambil demi keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam pernyataannya, KDM menegaskan empati atas keresahan masyarakat tambang.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa dampak sosial dari aktivitas tambang tidak bisa lagi diabaikan.
Data mencatat sejak 2019 hingga 2024, sedikitnya 195 orang meninggal dunia dan 104 mengalami luka berat akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk tambang.
Selain itu, tingginya kasus infeksi saluran pernapasan (ISPA), meningkatnya angka depresi, serta kerusakan ekosistem menjadi pertimbangan utama keputusan penutupan ini.
“Keputusan ini bukan karena saya anti tambang, tetapi karena saya peduli pada rakyat yang menderita,” ujar KDM dikutip dari Bapenda Jabar, Selasa (30/9/2025).
Ia juga menyoroti kerugian negara akibat jalan provinsi yang rusak parah dilindas truk-truk besar.
Infrastruktur yang baru dibangun Pemprov Jawa Barat harus kembali diperbaiki dengan biaya puluhan miliar hingga triliunan rupiah, sementara keuntungan hanya dinikmati segelintir kelompok.
Lebih lanjut, KDM menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan duduk bersama menyusun formula pembangunan yang lebih adil.
“Jawa Barat bukan hanya milik generasi hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan,” tegasnya.
Dengan itu, ia mendorong agar setiap kebijakan mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial dan ekologi, bukan sekadar kepentingan ekonomi jangka pendek.
Poin Penting KDM
Demo yang dilakukan sejumlah pihak, dipicu Keputusan Gubernur menutup sementara tambang di Parung Panjang yang merugikan secara ekonomi sopir, pengusaha angkutan, dan penambang.
Namun KDM tetap pada keputusannya dengan pertimbangan hal-hal berikut ini:
- Korban Jiwa: Dalam periode 2019–2024, tercatat 195 orang meninggal dan 104 orang luka berat akibat kecelakaan yang melibatkan truk tambang di jalan.
- Kerugian Negara: Jalan provinsi yang baru dibangun Pemprov cepat hancur dilindas truk, menyebabkan kerugian puluhan miliar hingga triliunan rupiah.
- Dasar Kebijakan: Keputusan Gubernur didasarkan pada keadilan sosial, empati pada rakyat, dan perlindungan terhadap ekosistem, serta menghindari penderitaan akibat ISPA dan debu.
- Ajakan KDM: KDM mengajak semua pihak untuk duduk bersama merumuskan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, bukan hanya mencari keuntungan pribadi.***
