JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komaruddin Watubun, menegaskan bahwa partainya sudah tidak memiliki hubungan apa pun dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini menyusul pengumuman pemecatan yang dilakukan pada Senin (16/12/2024).
Komaruddin menjelaskan bahwa pemecatan Jokowi merupakan keputusan resmi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Selain Jokowi, putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, menantunya Bobby Nasution, serta 27 kader lainnya juga turut dipecat.
“Surat keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Komaruddin.
Dalam SK tersebut, Jokowi dinyatakan melanggar kode etik berat dengan tidak mematuhi perintah partai. Pelanggaran itu berkaitan dengan dukungannya yang jelas-jelas kepada calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Selain itu, PDIP juga menilai Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Presiden ke-7 RI untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK). Tindakan tersebut dianggap sebagai awal dari kerusakan demokrasi, sistem hukum, dan moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang, dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” ujar Komaruddin.
Lebih lanjut, PDIP juga melarang Jokowi untuk melakukan kegiatan apapun atau menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai. “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” tegasnya.
Komaruddin menambahkan bahwa pemecatan ini akan dipertanggungjawabkan pada kongres PDIP mendatang. “Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, ditandatangani,” ujar Komaruddin.
