WASHINGTON, AS – Penangkapan dramatis Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, oleh pasukan Amerika Serikat pada 3 Januari 2026 menjadi puncak dari kampanye tekanan panjang pemerintahan Presiden Donald Trump.
Operasi militer skala besar ini didasari tuduhan serius bahwa rezim Maduro merupakan organisasi kriminal transnasional yang terlibat dalam narco-terorisme, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, serta pencurian aset milik Amerika Serikat.
Menurut pengumuman resmi Presiden Trump dan Departemen Kehakiman AS, Maduro ditetapkan sebagai pemimpin Cartel de los Soles, sebuah jaringan yang diduga menggunakan institusi negara Venezuela untuk melindungi dan memfasilitasi pengiriman ribuan ton kokain ke Amerika Serikat.
Tuduhan ini telah muncul sejak 2020, dengan dakwaan federal di Pengadilan Distrik Selatan New York yang menyebut Maduro bekerja sama dengan kelompok pemberontak Kolombia untuk membanjiri AS dengan kokain guna merusak kesehatan dan kesejahteraan bangsa.
“Atas pencurian aset kami dan banyak alasan lainnya, termasuk terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia, rezim Venezuela telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing,” tulis Trump dalam unggahan di Truth Social. Pernyataan tersebut menjadi dasar penetapan status teroris terhadap rezim Maduro pada akhir 2025.
Selain tuduhan narco-terorisme, Amerika Serikat juga menuding Maduro telah menyita secara ilegal aset perusahaan-perusahaan Amerika, termasuk ladang minyak dan properti strategis lainnya, sejak era nasionalisasi di bawah pemerintahan Hugo Chavez.
Trump menegaskan bahwa tekanan militer, termasuk blokade kapal tanker minyak, bertujuan memaksa pengembalian aset-aset tersebut.
“Oleh karena itu, saya memerintahkan blokade total dan lengkap terhadap semua kapal tanker minyak yang dikenai sanksi, serta kapal yang masuk dan keluar dari Venezuela,” tegas Trump.
Dakwaan terbaru yang dibuka setelah penangkapan mencakup konspirasi narco-terorisme, impor kokain, kepemilikan senjata mesin, dan perangkat destruktif. Jaksa Agung AS, Pam Bondi, menyatakan bahwa Maduro dan Flores akan menghadapi “kemarahan penuh keadilan Amerika” di Pengadilan New York.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa status quo dengan rezim Maduro tidak dapat ditoleransi karena dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat.
“Jelas status quo saat ini dengan rezim Venezuela tidak dapat ditoleransi oleh Amerika Serikat,” ujar Rubio.
“Tujuan kami adalah mengubah dinamika itu, dan itulah alasan presiden melakukan langkah ini,” tambahnya.
Rubio juga menekankan bahwa tidak ada pihak yang akan menghambat kemampuan AS dalam menegakkan hukum terkait sanksi internasional.
Penangkapan Maduro turut didukung oleh peningkatan hadiah penangkapan hingga 50 juta dolar AS pada Agustus 2025, serta operasi intelijen CIA yang memetakan rutinitas harian presiden Venezuela tersebut.
Operasi dengan sandi “Absolute Resolve” melibatkan serangan udara untuk melumpuhkan sistem pertahanan Venezuela, diikuti dengan ekstraksi oleh pasukan khusus tanpa korban jiwa di pihak AS.
Meski menuai kontroversi dan kecaman internasional atas dugaan pelanggaran hukum internasional, pemerintah Amerika Serikat membela langkah ini sebagai upaya penegakan hukum terhadap buronan yang dituduh memimpin organisasi teroris.
Maduro kini ditahan di New York sambil menunggu persidangan, menandai berakhirnya era kepemimpinannya yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Perkembangan ini diperkirakan akan mengguncang pasar minyak global dan stabilitas kawasan Amerika Latin. Pemerintah AS menyatakan akan mengelola Venezuela sementara waktu hingga tercapai proses transisi yang dinilai aman dan tepat.
