JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mempercepat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B) melalui integrasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).
Strategi ini menargetkan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta area yang mudah dijangkau untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi dan stunting teratasi.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji mengungkapkan langkah ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
“Distribusi MBG bagi sasaran 3B sangat penting agar ibu dan anak Indonesia terpenuhi kebutuhan gizinya serta terhindar dari risiko stunting,” ujar Wihaji.
Inovasi DASHAT dan Kolaborasi Strategis
DASHAT, yang kini memiliki 17.690 unit di seluruh Indonesia, telah terbukti efektif menyediakan makanan tambahan, termasuk Makanan Pendamping ASI (MPASI) untuk bayi usia 6-12 bulan. Inovasi ini bahkan meraih penghargaan dari Kemenpan RB sebagai salah satu pelayanan publik terbaik tahun 2025.
Untuk mendukung program ini, Kemendukbangga/BKKBN menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), mencakup pemanfaatan data gizi, pendayagunaan SDM, serta monitoring dan evaluasi. Berdasarkan data Aplikasi Dialur BGN per 17 September 2025, sebanyak 1.323.307 penerima manfaat MBG 3B telah tercatat, atau 5,13% dari total 25.777.757 sasaran yang dihitung berdasarkan Proyeksi Penduduk, Susenas, dan Pendataan Keluarga.
Peran Penting Kader Pendamping
Kader Keluarga Berencana (KB) dan PKK memainkan peran krusial dalam program ini, mulai dari pencatatan, distribusi, edukasi gizi, hingga pemantauan. “Berdasarkan laporan Perwakilan BKKBN Provinsi, per 30 September 2025, jumlah SPPG yang melayani sasaran 3B sebanyak 1.927. Sedangkan jumlah kader pendamping MBG yang mendampingi sasaran 3B sebanyak 18.872 orang,” ungkap Menteri Wihaji.
Dukungan DPR dan Rekomendasi Komisi IX
Menteri Wihaji menyampaikan apresiasi kepada BGN atas usulan insentif untuk kader pendamping dan menekankan pentingnya dukungan DPR RI untuk memperluas cakupan MBG.
“Program MBG bagi sasaran 3B perlu percepatan dengan menekankan pendampingan dan pemberdayaan, sekaligus meminimalisir risiko. Kami berharap dukungan Komisi IX DPR untuk memperkuat upaya ini,” ucapnya.
Komisi IX DPR RI merekomendasikan penguatan tata kelola MBG melalui pelatihan ulang, pendampingan terstandar, dan penempatan tenaga penjamah pangan. Mereka juga mendorong optimalisasi DASHAT sebagai model berbasis pemberdayaan komunitas, khususnya untuk menjangkau kelompok 3B di wilayah 3T. Upaya ini melibatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), kader PKK/KB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan tenaga kesehatan.
Langkah Menuju Indonesia Bebas Stunting
Integrasi SPPG-DASHAT menjadi solusi strategis untuk memastikan gizi ibu dan anak terpenuhi, sekaligus mendukung target nasional penurunan stunting.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan DPR, program MBG diharapkan mampu menjangkau lebih banyak keluarga Indonesia, terutama di wilayah tertinggal.
