JAKARTA – Para pejabat Iran tetap optimis terhadap peluang tercapainya kesepakatan diplomatik untuk mencegah konflik baru, meski Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, dalam wawancara dengan CBS News, menyebut rincian kesepakatan tengah disusun menjelang pembicaraan lanjutan dengan negosiator AS di Jenewa pada Kamis mendatang. “Jika AS menyerang kami, maka kami memiliki hak penuh untuk membela diri,” tegasnya, dilansir dari Hurriyet Daily News, namun menambahkan, “masih ada peluang bagus untuk mencapai solusi diplomatik.”
Badr Albusaidi, Menlu Oman yang bertindak sebagai mediator, mengatakan pembicaraan akan dilanjutkan “dengan dorongan positif untuk melangkah lebih jauh menuju penyelesaian kesepakatan.” Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menyebut pertemuan sebelumnya menghasilkan “sinyal yang menggembirakan.”
Protes Nasional di Iran
Ketegangan meningkat setelah protes nasional di Iran berujung penindakan keras yang menurut kelompok HAM menewaskan ribuan orang. Pada akhir pekan, mahasiswa menggelar aksi pro- dan anti-pemerintah di Teheran, dengan risiko penangkapan bagi para pengkritik ulama.
Washington sendiri telah mengirim dua kapal induk, jet tempur, dan kapal perang tambahan ke kawasan, serta memperkuat sistem pertahanan udara. Kepala negosiator Timur Tengah Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, mempertanyakan mengapa Teheran belum “menyerah” pada tekanan tersebut.
Iran menegaskan program nuklirnya bertujuan sipil, meski Barat khawatir diarahkan untuk membuat bom. “Iran memiliki hak penuh untuk memutuskan sendiri,” kata Araghchi mengenai pengayaan uranium.
Kekhawatiran perang semakin terasa di dalam negeri. “Saya tidak bisa tidur nyenyak di malam hari meskipun sudah minum pil,” kata Hamid, warga Teheran. Sementara Mina Ahmadvand, seorang teknisi IT, menilai perang dengan AS dan Israel “tidak dapat dihindari.”
Sejumlah negara, termasuk Swedia, Serbia, Polandia, dan Australia, telah meminta warganya meninggalkan Iran. Di sisi lain, kelompok Kurdi-Iran berbasis di Irak mengumumkan pembentukan koalisi politik untuk menentang sistem Islam Iran, dengan tujuan “menggulingkan republik Islam dan memperjuangkan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Kurdi.”
