Isu Pengangguran dan Kesejahteraan Jadi Tantangan untuk Jakarta Menuju Kota Global

Jakarta – Pada tahun 2024, Jakarta mengalami perubahan besar dengan ditetapkannya sebagai Daerah Khusus Jakarta. Transformasi ini terjadi seiring dengan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Jakarta, meski tidak lagi menjadi pusat pemerintahan, diharapkan tetap menjadi pusat ekonomi dan berkembang menjadi kota global seperti New York.

Anggota DPRD Provinsi Jakarta dari Partai Nasdem, Jupiter S.E., M.M., memberikan pandangannya mengenai peran dan tantangan yang dihadapi Jakarta dalam mencapai status tersebut yang disampaikan pada Seminar Pancasila bertema “Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan : Menakar Potensi Ekonomi, Politik dan Sosial Budaya di Jakarta pasca UU DKJ” yang berlangsung di Universitas Kristen Indonesia pada Rabu (12/6).

Peran Jakarta Sebagai Kota Global

Menurut Jupiter S.E., M.M., Jakarta harus mampu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada investor agar pertumbuhan ekonomi dapat berkembang secara optimal. Kota global yang sukses selalu mengedepankan investasi bermutu, yang memerlukan peran aktif dari pemerintah dalam memberikan akses keadilan. Prinsip keadilan dalam pembangunan kota terutama terletak pada infrastruktur yang baik. Namun, pembangunan yang menjadi isu penting di Jakarta bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan manusia.

Pembangunan Manusia: Tantangan Besar

Meskipun Jakarta memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar, masih banyak aspek pembangunan yang belum diprioritaskan, terutama pembangunan manusia. Jakarta sebagai kota besar masih menghadapi masalah gizi buruk pada balita dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Banyak warga Jakarta yang menggunakan BPJS Kesehatan merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik, berbeda dengan negara-negara berkembang lainnya yang memiliki pelayanan kesehatan dan pendidikan yang luar biasa.

Isu Pengangguran dan Kesejahteraan

Angka pengangguran di Jakarta saat ini mencapai 8,5%, sebuah angka yang cukup tinggi untuk kota yang dicanangkan menjadi kota global. Daerah penyangga seperti Jawa Barat dan Banten juga masih mengalami kesulitan dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Di negara lain seperti Brunei, pengangguran mendapatkan tunjangan dari pemerintah, yang menunjukkan perhatian serius terhadap kesejahteraan warga. Oleh karena itu, fungsi pengawasan dari DPRD sangat penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang baik, termasuk penyerapan anggaran yang mencapai 80 triliun rupiah setiap tahunnya, agar memberikan dampak positif pada kesejahteraan warga.

Tugas dan Fungsi DPRD

Mengenai tugas DPRD, Jupiter memberi penjelasan. DPRD memiliki tiga fungsi utama yaitu pengawasan, anggaran, dan regulasi. Fungsi pengawasan memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Fungsi anggaran bertujuan untuk memastikan anggaran besar yang dimiliki Jakarta terserap dengan efektif dan efisien. Sedangkan fungsi regulasi berkaitan dengan pembuatan peraturan daerah (perda) yang mendukung perkembangan Jakarta sebagai kota global dengan standar keamanan yang tinggi.

Transformasi Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta membuka peluang besar sekaligus tantangan untuk menjadi kota global. Untuk mencapai ambisi ini, Jakarta harus fokus pada memberikan keamanan dan kenyamanan bagi investor, membangun infrastruktur yang memadai, dan yang terpenting, meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Dengan APBD yang besar, pemerintah daerah perlu memastikan anggaran tersebut digunakan untuk kesejahteraan warga. Pengawasan oleh DPRD menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan ini. Dengan komitmen yang kuat dan perencanaan yang matang, Jakarta dapat menjadi contoh kota global yang sukses di masa depan.