JAKARTA — Presiden Prancis Emmanuel Macron membeberkan fokus utama pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto dalam jamuan makan malam resmi di Istana Elysee, Paris, Jumat (23/1/2026) malam waktu setempat.
Kunjungan ke Paris tersebut menjadi kelanjutan agenda internasional Presiden Prabowo setelah menyampaikan pidato khusus pada Annual Meeting World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Di jantung pemerintahan Prancis itu, Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Macron untuk menghadiri jamuan kenegaraan yang mencerminkan kesinambungan hubungan personal dan diplomatik kedua pemimpin.
Jamuan tersebut menegaskan konsistensi komunikasi tingkat tinggi Indonesia–Prancis, mengingat Presiden Prabowo sebelumnya juga pernah diterima Presiden Macron pada 2025 dan Juli 2024 saat masih berstatus presiden terpilih.
Melalui akun X resminya, Presiden Macron secara terbuka menyampaikan sambutan hangat dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai simbol kedekatan hubungan bilateral.
“Senang menyambut hari ini di Paris Presiden Indonesia, Prabowo Subianto,” tulis Macron melalui unggahannya di X, Sabtu (24/1/2026).
Presiden Macron menegaskan bahwa pertemuan tersebut diarahkan untuk memperdalam kemitraan strategis Indonesia–Prancis lintas sektor.
“Bersama-sama, kami semakin memperkuat kemitraan strategis yang menghubungkan Indonesia dan Prancis di berbagai bidang.”
Macron juga menyinggung adanya kesamaan perspektif kedua negara dalam menyikapi dinamika global dan internasional yang menjadi perhatian Prancis.
“Serta keselarasan pandangan kami mengenai isu-isu global dan internasional yang Prancis bertekad untuk dorong dalam kerangka kepresidenannya di G7,” tambah Macron.
Meski demikian, Presiden Macron tidak merinci lebih jauh bentuk keselarasan pandangan tersebut, khususnya terkait isu geopolitik terkini di Timur Tengah.
Perbedaan sikap terlihat pada isu pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, di mana Indonesia telah resmi bergabung dan menandatangani piagam pembentukannya di sela-sela WEF Davos.
Sebaliknya, Presiden Macron secara terbuka menyatakan Prancis menolak bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut dan tetap mempercayakan upaya pemulihan Gaza pada mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pemerintah Prancis dalam pernyataan resminya menilai Dewan Perdamaian versi AS berada di luar kerangka konsensus internasional serta memunculkan pertanyaan mendasar terkait peran, prinsip, dan struktur PBB dalam menjaga stabilitas pascakonflik Gaza.***
