Jejak Karier Try Sutrisno, Dari Medan Operasi ke Kursi Wakil Presiden

JAKARTA – Perjalanan karier Try Sutrisno mencerminkan kuatnya peran militer dalam konfigurasi politik Indonesia pada era Orde Baru. Dari perwira lapangan hingga Wakil Presiden Republik Indonesia, ia menapaki tangga kekuasaan melalui jalur struktural dan kedekatan dengan pusat pemerintahan.

Lulusan Akademi Teknik Angkatan Darat tahun 1959 itu mengawali karier di tengah situasi keamanan nasional yang bergejolak. Ia terlibat dalam operasi penumpasan PRRI, pengalaman yang membentuk rekam jejaknya sebagai perwira operasional.

Kariernya kemudian menanjak melalui jalur komando teritorial, yang menjadi pilar kekuatan Angkatan Darat saat itu. Pada 1978, ia dipercaya menjabat Kepala Staf Kodam XVI/Udayana, lalu setahun berselang diangkat sebagai Panglima Kodam IV/Sriwijaya. Penunjukan tersebut memperlihatkan posisi strategisnya dalam struktur militer.

Puncak karier militer Try dimulai ketika ia ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 1985. Setahun kemudian, ia menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 1986–1988. Dalam kapasitas tersebut, ia menggagas pembentukan Badan Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD untuk mendukung kesejahteraan prajurit.

Kariernya mencapai titik tertinggi saat diangkat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1988 hingga 1993. Di posisi ini, ia berada di lingkar inti kebijakan pertahanan dan keamanan nasional, termasuk penanganan konflik di Aceh yang pada masa itu dikategorikan sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK).

Kedekatan Try dengan Presiden Soeharto turut memperkuat posisinya di lingkar kekuasaan. Ia pernah menjabat ajudan presiden pada 1974–1978, sebuah jabatan yang memberinya akses langsung ke pusat pengambilan keputusan di era Orde Baru.

Pada Sidang Umum MPR 1993, Try terpilih sebagai Wakil Presiden RI keenam mendampingi Soeharto untuk periode 1993–1998. Dalam sistem politik saat itu, peran wakil presiden cenderung berfungsi menjaga stabilitas pemerintahan dan mendukung kebijakan presiden. Namun, latar belakang militernya membuat Try tetap memiliki pengaruh dalam isu pertahanan dan keamanan.

Setelah tidak lagi menjabat wakil presiden pada 1998, Try tetap aktif di kalangan purnawirawan. Ia memimpin Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) periode 1998–2003, berupaya menjaga soliditas organisasi di tengah masa transisi Reformasi. Ia juga tercatat sebagai sesepuh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Rekam jejak Try Sutrisno menjadi bagian dari sejarah panjang relasi militer dan politik di Indonesia. Lintasan kariernya menunjukkan bagaimana perwira militer pada era Orde Baru tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan, tetapi juga di panggung pemerintahan nasional