TOKYO, JEPANG – Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyatakan niatnya untuk membubarkan Majelis Rendah (House of Representatives) dalam waktu dekat, tepatnya segera setelah sidang parlemen reguler tahun ini dibuka pada 23 Januari 2026. Langkah ini membuka peluang penyelenggaraan pemilu dini (snap election) yang diperkirakan berlangsung pada awal hingga pertengahan Februari 2026.
Pengumuman tersebut disampaikan Takaichi kepada petinggi koalisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (Nippon Ishin no Kai atau Japan Innovation Party/JIP), dalam pertemuan pada Rabu, 14 Januari 2026. Keputusan ini muncul di tengah tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kabinet Takaichi yang baru berusia tiga bulan sejak dilantik pada Oktober 2025.
Ketua Partai Inovasi Jepang, Hirofumi Yoshimura, seusai pertemuan mengatakan kepada wartawan bahwa Takaichi berencana membubarkan majelis rendah pada tahap awal sidang parlemen dan akan menjelaskan rencana tersebut secara resmi pada Senin, 19 Januari 2026. Jika pembubaran dilakukan tak lama setelah sidang parlemen selama 150 hari dimulai, kampanye resmi pemilu legislatif berpotensi dimulai pada 27 Januari atau 3 Februari, dengan hari pemungutan suara pada 8 Februari atau 15 Februari 2026.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal, Shunichi Suzuki, secara terpisah menegaskan bahwa pemerintahan Takaichi ingin memperoleh mandat publik yang lebih kuat melalui pemilu, khususnya terkait kebijakan fiskal progresif serta rencana pembaruan dokumen utama keamanan nasional. Pemilu ini akan menjadi yang pertama bagi majelis rendah sejak pembentukan koalisi LDP–Nippon Ishin pada Oktober lalu.
Meski demikian, Suzuki menekankan bahwa kedua partai koalisi pada prinsipnya tidak akan berkoordinasi dalam daerah pemilihan tertentu. Dengan demikian, kandidat dari LDP dan Nippon Ishin berpotensi saling bersaing di sejumlah wilayah. Ia menambahkan bahwa pemilu dini ini bertujuan memperoleh dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang telah disepakati dalam perjanjian koalisi, sekaligus memastikan kesiapan partai menghadapi kontestasi elektoral.
Pemilu dini ini dijadwalkan berlangsung kurang dari satu setengah tahun setelah pemilu sebelumnya. Berdasarkan Konstitusi Jepang, masa jabatan anggota majelis rendah adalah empat tahun, kecuali majelis tersebut dibubarkan lebih awal.
Kabinet Takaichi saat ini masih mempertahankan tingkat popularitas yang tinggi sejak ia menjabat. Namun, koalisi LDP–Nippon Ishin hanya menguasai mayoritas tipis di majelis rendah. Sementara itu, di majelis tinggi, posisi koalisi masih minoritas, sehingga pemerintah harus terus bekerja sama dengan partai oposisi untuk meloloskan undang-undang.
Oposisi mengkritik rencana pemilu dini tersebut karena dinilai berpotensi menunda pengesahan anggaran fiskal tahun 2026 yang akan dimulai pada April mendatang. Pemerintah, di sisi lain, menegaskan bahwa prioritas tetap pada pelaksanaan kebijakan utama.
Suzuki juga menyampaikan bahwa pemerintah akan berupaya meminimalisasi dampak negatif terhadap perekonomian dengan segera melaksanakan anggaran tambahan sebesar 18,3 triliun yen, atau sekitar 115 miliar dolar AS (sekitar Rp1,94 kuadriliun), untuk tahun fiskal berjalan hingga Maret 2026. Anggaran tersebut mencakup berbagai langkah untuk mengatasi kenaikan biaya hidup masyarakat.
Keputusan Takaichi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengonsolidasikan kekuasaan di tengah mayoritas parlemen yang rapuh, sekaligus memanfaatkan momentum dukungan publik yang kuat.
