CANBERRA, AUSTRALIA – Jepang dan Australia memperdalam kemitraan strategis dengan meneken sejumlah perjanjian penting di sektor energi dan mineral kritis, di tengah tekanan krisis pasokan minyak global yang kian memburuk akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral antara Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Gedung Parlemen Canberra, Senin (4/5). Agenda ini sekaligus menegaskan langkah kedua negara dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan keamanan energi kawasan Indo-Pasifik.
Mineral Kritis Jadi Pilar Utama
Dalam pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan, kedua negara menempatkan kerja sama mineral kritis sebagai fondasi utama hubungan bilateral, terutama dalam konteks ekonomi dan keamanan nasional.
Fokus kerja sama mencakup komoditas strategis seperti galium, nikel, grafit, tanah jarang, hingga fluorit—yang dinilai vital bagi industri teknologi tinggi dan transisi energi bersih.
Pemerintah Australia bahkan menyiapkan dukungan pendanaan hingga US$1,3 miliar untuk mendorong proyek-proyek bersama dengan Jepang. Pendanaan ini akan disalurkan melalui berbagai skema, termasuk fasilitas khusus mineral kritis dan lembaga pembiayaan ekspor nasional.
Perdana Menteri Albanese menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam memperkuat posisi Australia di pasar global.
“Dengan bekerja sama erat bersama Jepang, kita dapat menarik lebih banyak investasi di sektor mineral kritis kita dan mengembangkan sektor ini lebih jauh, menciptakan lapangan kerja dan kapasitas di Australia,” ujar Albanese.
Selain itu, kedua negara sepakat mempercepat pengembangan sedikitnya enam proyek strategis, khususnya di sektor nikel dan tanah jarang, guna mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok yang rentan.
Krisis Minyak Tekan Kawasan
Kesepakatan ini tidak lepas dari tekanan krisis energi global yang dipicu ketidakstabilan di Timur Tengah. Jepang, sebagai negara importir energi utama, menjadi salah satu pihak yang paling terdampak.
Perdana Menteri Takaichi menyebut kondisi tersebut sebagai ancaman serius bagi kawasan.
“Situasi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kawasan Asia-Pasifik,” kata Takaichi.
Ketergantungan Jepang terhadap minyak Timur Tengah mencapai sekitar 95 persen, memaksa Tokyo mengambil langkah darurat, termasuk pelepasan cadangan minyak strategis sejak Maret lalu.
Di sisi lain, Australia memainkan peran penting sebagai pemasok energi bagi Jepang, termasuk sekitar 40 persen kebutuhan gas alam cair (LNG) dan 70 persen batubara. Sebaliknya, Jepang juga menyuplai sebagian kebutuhan energi olahan Australia, termasuk solar.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara merilis total lima dokumen kerja sama, salah satunya deklarasi keamanan ekonomi yang mencakup penguatan rantai pasok energi, mineral kritis, dan sektor pangan.
Dimensi Pertahanan Ikut Menguat
Kemitraan Jepang–Australia tidak hanya berhenti di sektor ekonomi. Dalam beberapa pekan terakhir, hubungan kedua negara juga menunjukkan penguatan signifikan di bidang pertahanan.
Salah satu langkah konkret adalah kesepakatan senilai sekitar A$10 miliar dengan Mitsubishi Heavy Industries untuk pembangunan fregat kelas Mogami bagi angkatan laut Australia. Proyek ini ditargetkan menghasilkan kapal pertama pada 2029.
Kunjungan Takaichi ke Canberra juga memiliki makna simbolis, bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan persahabatan dan kerja sama dasar antara kedua negara.
Ini menjadi kunjungan resmi perdana Takaichi ke Australia sejak menjabat pada Oktober 2025, sekaligus bagian dari rangkaian tur regionalnya di Asia-Pasifik.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menegaskan bahwa kerja sama ini memiliki visi jangka panjang.
“Kerja sama ini sepenuhnya bertujuan untuk membangun rantai pasokan yang lebih tangguh dan stabil dalam jangka panjang,” ujarnya.
Strategi Hadapi Ketidakpastian Global
Langkah Jepang dan Australia memperkuat kerja sama mineral kritis dan energi dinilai sebagai respons strategis terhadap dinamika global yang semakin tidak pasti. Diversifikasi sumber daya dan penguatan rantai pasok menjadi kunci untuk mengurangi risiko gangguan, terutama di sektor energi dan teknologi.
Dengan kombinasi kekuatan sumber daya Australia dan kebutuhan industri Jepang, aliansi ini berpotensi menjadi poros baru dalam peta ekonomi dan keamanan energi kawasan Indo-Pasifik.
