JAKARTA – Pemerintah mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat dengan target 101 unit sekolah permanen rampung pada Juni 2026 untuk menampung siswa dari keluarga miskin ekstrem pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, M. Qodari, menegaskan bahwa proyek pembangunan tahap kedua tersebut kini berjalan sesuai rencana dan ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026.
Program Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai solusi konkret pemerataan pendidikan nasional dengan menyediakan akses sekolah gratis berbasis asrama lengkap dengan fasilitas penunjang modern.
Para siswa nantinya akan mendapatkan tempat tinggal di asrama, layanan kesehatan, fasilitas pembelajaran berbasis digital, hingga kebutuhan hidup sehari-hari tanpa biaya.
Qodari menjelaskan bahwa seluruh proyek ini merupakan kelanjutan dari pembangunan tahap pertama berupa Sekolah Rakyat rintisan yang telah diresmikan sebelumnya.
“Sehingga, (sekolah-sekolah tersebut) dapat digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai pada Juli 2026 yang akan datang,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (25/3).
Dalam rencana awal, pemerintah menargetkan pembangunan 104 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari strategi pemerataan akses pendidikan.
Distribusi pembangunan tersebut meliputi Pulau Jawa sebanyak 40 lokasi, Sumatra 26 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara tiga lokasi, Maluku empat lokasi, serta Papua tiga lokasi.
Namun hingga saat ini, baru 101 sekolah yang diprioritaskan untuk rampung lebih dahulu, sementara tiga lokasi lainnya akan menyusul pada tahap pembangunan berikutnya.
Ketiga sekolah yang belum dibangun tersebut direncanakan berlokasi di Malang, Lampung Selatan, dan Aceh Singkil dengan jadwal konstruksi dimulai pada Oktober 2026.
Menurut Qodari, pemerataan pembangunan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil dan kepulauan.
Selain berdampak pada sektor pendidikan, proyek ini juga memberikan efek ekonomi dengan menyerap sekitar 58 ribu tenaga kerja konstruksi selama masa pembangunan.
Setelah beroperasi penuh, program ini diproyeksikan membuka sekitar 5.200 peluang kerja baru bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Setiap unit Sekolah Rakyat dirancang mampu menampung sekitar 1.080 siswa setiap tahunnya sehingga berpotensi menjangkau puluhan ribu anak dari keluarga kurang mampu.
Pembangunan tahap kedua ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan melibatkan BUMN Karya dan pihak swasta sebagai mitra pelaksana.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA bagi kelompok masyarakat pada desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Langkah ini sekaligus menjadi strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif.***
