BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Kang Demul) menegaskan tekad kuatnya untuk membebaskan Jawa Barat dari praktik premanisme. Hal ini diungkapkan saat kunjungan ke Depok pada Selasa kemarin.
Mantan Bupati Purwakarta itu memaparkan visi ambisius untuk menekan angka premanisme hingga nol kasus. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga Jabar.
“Tidak ada problem-problem sosial yang menonjol, dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut, bila perlu sampai nol, zero premanisme,” ujar Dedi dengan penuh semangat.
Untuk mewujudkan target tersebut, Dedi menggagas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme. Satgas ini akan melibatkan personel gabungan dari TNI dan Polri, yang bertugas menindak segala bentuk praktik premanisme di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Langkah ini diambil setelah sejumlah insiden, termasuk pembakaran mobil polisi di Depok pada 18 April 2025, yang diduga melibatkan aksi premanisme.
Pembentukan Satgas Anti Premanisme
Dedi menjelaskan, Satgas Anti Premanisme tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan. Satgas ini akan melindungi berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani, pedagang, guru, hingga pelaku usaha, agar terbebas dari ancaman dan tekanan preman.
“Satgas ini dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi para petani, pedagang, guru, hingga pelaku usaha. Semua berhak merasa aman dan terbebas dari tekanan premanisme,” tegas Dedi, seperti dikutip dari situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Inisiatif ini mendapat respons beragam. Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabryel Alexander, menyatakan dukungan, tetapi juga mengusulkan pengawasan terhadap “premanisme birokrasi”. Menurutnya, korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat juga merupakan bentuk premanisme yang merugikan masyarakat.
Tantangan dan Ancaman
Upaya Dedi memberantas premanisme tidak berjalan mulus. Ia mengaku menerima ancaman pembunuhan melalui media sosial, termasuk ancaman serius berupa bom bunuh diri. Ancaman tersebut muncul dalam komentar live chat di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi (KDM) pada Senin (21/4/2025). Meski begitu, Dedi tetap santai dan menganggapnya sebagai risiko seorang pemimpin.
“Kalau rencana saya gagal, maka saya akan pergi ke Jabar memakai bom lain yang saya punya. Itu bom bunuh diri. Saya akan berlari mencari Dedi dan jika sudah ketemu saya akan mendekatinya dan duarr!!!” tulis pelaku
Polda Jabar langsung merespons dengan memantau akun media sosial pelaku dan menyatakan kesiapan untuk menyelidiki kasus ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meningkatkan keamanan untuk melindungi Dedi saat menjalankan tugas.
Masyarakat Diajak Berpartisipasi
Dedi mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk warga dan aparat penegak hukum, untuk mendukung upaya ini. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilawan dengan aksi anarkisme atau premanisme.
“Penegakan hukum tidak boleh dilawan dengan premanisme!” kata Dedi saat berada di Polres Metro Depok.
Langkah Dedi ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai gebrakan berani. Seorang pengguna X, @SammiSoh, menyebut Dedi sebagai gubernur pertama di Indonesia yang berani melawan ormas preman.
“Sampai skrg belum ada gubernur Indonesia dlm sejarah yg berani melawan ormas preman,” tulisnya.
Jabar Menuju Zero Premanisme
Dengan pembentukan Satgas Anti Premanisme yang mulai beroperasi sejak 27 Maret 2025, Dedi optimistis Jawa Barat bisa menjadi wilayah yang bebas dari praktik premanisme. Ia juga berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan dan melibatkan masyarakat dalam menjaga ketertiban.
Upaya ini diharapkan tidak hanya menciptakan rasa aman, tetapi juga mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Dengan langkah tegas dan dukungan berbagai pihak, mimpi Dedi untuk mewujudkan “zero premanisme” di Jabar semakin mendekati kenyataan.
