BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Kang Demul) mengeluarkan kritik tajam terhadap sejumlah kepala daerah di Jawa Barat yang tetap mengizinkan kegiatan study tour di sekolah, meskipun telah dilarang melalui Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA.
Kebijakan ini memicu polemik, dengan beberapa bupati dan wali kota memilih membolehkan study tour, menimbulkan ketegangan dengan kebijakan provinsi.
Dedi menegaskan larangan ini bertujuan melindungi orangtua siswa dari beban biaya yang tidak esensial dan memastikan pendidikan bebas dari eksploitasi.
Dedi Mulyadi menyoroti bahwa study tour kerap disalahartikan sebagai kegiatan rekreasi, bukan pembelajaran.
“Dengan adanya demonstrasi itu, semakin jelas bahwa study tour sebenarnya hanyalah kegiatan piknik atau rekreasi. Buktinya, yang demo kemarin adalah para pelaku usaha pariwisata,” tegas Dedi melalui akun Instagram @dedimulyadi71.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini sering kali membebani keluarga kurang mampu, yang terpaksa membayar biaya besar demi anak-anak mereka ikut serta.
Tiga Kepala Daerah Jabar Bersikukuh Izinkan Study Tour
Tiga kepala daerah, yakni Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Cirebon, dan Bupati Bandung Dadang Supriatna, secara terang-terangan menentang larangan tersebut.
Farhan, misalnya, menegaskan bahwa study tour di Kota Bandung tetap diizinkan selama tidak terkait dengan penilaian akademik.
“Boleh, selama itu tidak ada hubungan dengan nilai akademik,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (21/7/2025).
Ia bahkan tidak keberatan jika sekolah mengadakan study tour ke luar daerah, dengan alasan Bandung adalah kota terbuka.
“Mangga weh (silakan saja), saya tidak bisa melarang, masa saya larang. Kalau Bandung sendiri mah bebas, terbuka itu artinya masuk boleh, keluar juga boleh gitu ya,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menganggap study tour tidak perlu dipolitisasi. Menurutnya, kegiatan ini memiliki nilai edukasi, seperti pengenalan sejarah dan budaya antardaerah, serta meninggalkan kenangan berharga bagi siswa.
“Kegiatan study tour bagi saya tidak usah terlalu dipolitisasi atau apa pun. Tapi yang jelas, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah,” kata Dadang saat ditemui di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jumat (25/7/2025).
“Jadi study tour bukan hanya hiburan, tetapi ada manfaatnya, seperti melihat perbedaan antar daerah, terutama dalam hal edukasi sejarah.”
Dedi Mulyadi: Pendidikan Harus Bebas dari Eksploitasi
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa larangan study tour bukanlah upaya menghambat pariwisata, melainkan untuk menjaga esensi pendidikan.
Ia menyoroti adanya tekanan dari pelaku usaha pariwisata yang bergantung pada kegiatan ini, yang justru memperkuat pandangannya bahwa study tour lebih condong sebagai wisata komersial.
“Komitmen saya tetap untuk menjaga ketenangan para orangtua supaya tidak terbebani biaya yang bukan bagian dari pendidikan,” ujarnya.
Menanggapi sikap kepala daerah yang tidak sejalan, Dedi menegaskan bahwa pendidikan harus bebas dari eksploitasi siswa.
Ia bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang tetap menyelenggarakan study tour. “Kalau kepsek tetap study tour, berhadapan dengan saya!” tegas Dedi dalam pernyataan sebelumnya pada Maret 2025.
Dampak pada Industri Pariwisata
Larangan study tour ini juga menuai protes dari pelaku usaha pariwisata, yang menganggap kebijakan tersebut merugikan sektor mereka.
Koordinator Perkumpulan Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdi Sudardja, mengungkapkan kekecewaannya karena Dedi lebih sering menanggapi kritik melalui media sosial ketimbang berdialog langsung.
“Tadi pagi sudah ada pernyataan saya di TikTok,” kata Dedi saat ditanya soal protes tersebut di Sukabumi, Selasa (22/7/2025).
Herdi mengancam akan kembali menggeruduk Gedung Sate dengan massa lebih besar jika larangan tidak dicabut. Meski begitu, Farhan menilai pelarangan study tour dapat memperburuk kondisi industri pariwisata yang sedang lesu.
“Sangat (berpengaruh ke pendapatan). Cek ke Saung Udjo, jangan tanya saya,” ujarnya, merujuk pada penurunan pendapatan pelaku usaha seni dan wisata lokal.
Kebijakan Kontroversial Dedi Mulyadi
Kebijakan Dedi Mulyadi ini bukan kali pertama memicu kontroversi. Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Februari 2025, ia telah mengambil langkah tegas, termasuk mencopot Kepala SMAN 6 Depok karena mengabaikan larangan study tour.
Dedi juga dikenal dengan pendekatan populis dan komitmennya pada efisiensi anggaran, seperti menolak mobil dinas baru dan mengalihkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
Kontroversi ini mencerminkan tarik-ulur antara kebijakan provinsi dan otonomi daerah, serta kepentingan pendidikan versus industri pariwisata.
Dengan sikap tegas Dedi dan perlawanan dari kepala daerah, isu study tour di Jawa Barat diprediksi masih akan menjadi perbincangan hangat ke depannya.
