BANTEN – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan keberhasilan Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) harus diukur dari kemampuan peserta mendapatkan pekerjaan dan penghasilan setelah mengikuti pelatihan. Program yang diinisiasi Polda Banten tersebut kini dikembangkan secara nasional melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian, lembaga pelatihan, dan dunia usaha.
Penegasan itu disampaikan Suyudi saat meninjau Balai POLIRAN sekaligus menutup pelatihan Angkatan ke-7 di Polda Banten, Jumat (20/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, tercatat 502 peserta telah mengikuti pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Kapolri menjelaskan, POLIRAN berawal dari kepedulian terhadap persoalan pengangguran di Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024 yang disampaikan dalam sambutannya, tingkat pengangguran di provinsi tersebut mencapai 6,68 persen atau hampir 400.000 orang.
Menurutnya, keterbatasan kesempatan kerja perlu ditangani bersama karena dapat berdampak pada kondisi sosial dan keamanan masyarakat. Melalui POLIRAN, Polri berupaya membantu mempertemukan pencari kerja dengan pemerintah dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
“Kita Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian, pekerjaannya Pemda, tidak. Kita Polri justru ingin mendukung, memudahkan, memfasilitasi. Jadi kita sifatnya memfasilitasi antara saudara-saudara kita yang belum berkesempatan mendapatkan pekerjaan dengan pihak kementerian atau pemerintah daerah dan juga pihak swasta,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Banten, Jumat (20/11/2026).
POLIRAN Terapkan Skema Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan
Pelaksanaan POLIRAN menggunakan mekanisme 3M, yakni Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan. Dalam skema tersebut, Bhabinkamtibmas bersama pendamping desa bertugas menjangkau dan mendata masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Masyarakat yang telah terdata kemudian mengikuti pelatihan keterampilan di Balai POLIRAN. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta difasilitasi untuk memperoleh sertifikasi dan dihubungkan dengan perusahaan mitra sesuai kebutuhan tenaga kerja.
Pada pelatihan Angkatan ke-7, sebanyak 502 peserta mendapatkan pembekalan berbagai keterampilan, mulai dari pengolahan sampah, perikanan bioflok, hidroponik, kelistrikan, hingga pengelasan.
Suyudi mengapresiasi perkembangan pelaksanaan program di Banten, termasuk peningkatan sistem pendataan dan kualitas pelatihan. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan POLIRAN tidak cukup dinilai dari banyaknya masyarakat yang mengikuti pelatihan.
Menurutnya, penempatan kerja dan pemantauan perkembangan peserta setelah bekerja harus menjadi bagian dari evaluasi program.
“Jadi semua lulusan POLIRAN harus langsung bekerja, berpenghasilan. Kemudian tetap dimonitor, dilihat seperti apa kariernya, perjalanannya, sehingga dia betul-betul bekerja dengan baik, mudah-mudahan bisa berkarier di situ dan bisa meningkat lagi,” tegasnya.
POLIRAN Dikembangkan untuk Disabilitas hingga Nelayan
Selain memperluas akses penempatan kerja, Polri menyiapkan pengembangan POLIRAN tematik untuk menjangkau masyarakat dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan yang berbeda.
Salah satu sasarannya adalah penyandang disabilitas. Melalui pelatihan khusus, kelompok tersebut diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan keahlian agar memiliki kesempatan lebih luas untuk masuk ke dunia kerja.
Program tematik lainnya ditujukan kepada tenaga penagih utang atau debt collector. Pelatihan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai aturan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan terkait jaminan fidusia, sehingga pekerjaan dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Polri juga merencanakan pengembangan pelatihan sektor perikanan di Kepulauan Riau, khususnya Batam. Program tersebut akan menyasar masyarakat pesisir dan nelayan untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, serta kegiatan ekonomi di bidang kelautan dan perikanan.
Sementara di Bali, pelatihan POLIRAN akan disesuaikan dengan kebutuhan industri pariwisata, termasuk keterampilan menjadi pemandu wisata. Pengembangan ini diharapkan membuka akses pekerjaan yang lebih beragam sesuai potensi ekonomi masing-masing daerah.
Kapolri Tekankan Kolaborasi untuk Perluas Kesempatan Kerja
Suyudi menegaskan, pengembangan POLIRAN tidak dapat hanya mengandalkan Polri. Dukungan pemerintah daerah, kementerian, lembaga pelatihan, dan perusahaan dibutuhkan agar peserta memperoleh keterampilan sekaligus akses terhadap pekerjaan maupun peluang usaha.
Ia menyebut Polri berperan sebagai penginisiasi dan fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Bukan kita Polri di depan sendiri. Mungkin kita memang menginisiasi, kita menyemangati, tapi ini kerja bareng-bareng. Nah, itu yang menjadi latar belakang berdirinya POLIRAN,” ungkap Suyudi.
Melalui perluasan program tersebut, POLIRAN diharapkan dapat membantu menekan angka pengangguran, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mengurangi potensi gangguan keamanan yang berkaitan dengan persoalan sosial.
Inisiatif ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda Asta Cita Presiden dan target pembangunan Indonesia Emas 2045. Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, POLIRAN diarahkan menjadi program yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendorong kemandirian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.