JAKARTA – Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memperkuat perlindungan habitat gajah Sumatera di Riau melalui penertiban aktivitas usaha di kawasan hutan, termasuk pencabutan izin RAPP dan penanganan aktivitas GSL.
Penertiban yang dilakukan pada Jumat (20/11/2026) tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga fungsi ekologis hutan, termasuk kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berkaitan dengan habitat gajah Sumatera.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan langkah penertiban merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus memastikan pemanfaatan kawasan berjalan sesuai peruntukannya.
Dalam penanganan RAPP, pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Izin tersebut mencakup area kerja perusahaan seluas kurang lebih 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan.
Keputusan pencabutan izin itu didasarkan pada sejumlah temuan di lapangan. Satgas PKH mencatat adanya kebakaran lahan gambut yang berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, serta bukaan tambang ilegal yang mencapai kurang lebih 541,46 hektare.
Selain itu, ditemukan kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan habitat gajah Sumatera.
Kawasan Tesso Nilo selama ini menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam upaya menjaga kelestarian satwa liar. Karena itu, perlindungan kawasan hutan di sekitarnya menjadi bagian dari penataan pemanfaatan ruang agar fungsi ekologisnya tetap terjaga.
Sebagai tindak lanjut pencabutan PBPH, seluruh aktivitas di dalam wilayah konsesi RAPP dihentikan dan penguasaan lahannya kembali kepada negara. Perusahaan juga tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi pertanggungjawaban hukum atas temuan yang menjadi dasar penertiban.
Selain RAPP, Satgas PKH turut melakukan penanganan terhadap aktivitas GSL di Kabupaten Kuantan Singingi. Perusahaan tersebut menjadi perhatian karena memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun yang diduga menampung dan mengolah hasil sawit dari perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.
Keberadaan fasilitas pengolahan tersebut dinilai berpotensi mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit tanpa izin di kawasan sekitarnya. Untuk itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare.
Lahan tersebut selanjutnya diusulkan agar permohonan pelepasannya ditolak dan penguasaannya dikembalikan kepada negara melalui Satgas PKH.
Barita menegaskan bahwa penanganan terhadap kedua perusahaan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menata pemanfaatan kawasan hutan. Pelaksanaannya dilakukan secara terukur dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Melalui penertiban tersebut, pemerintah berharap fungsi ekologis kawasan hutan di Riau dapat dipulihkan dan perlindungan terhadap habitat satwa liar, termasuk gajah Sumatera, semakin diperkuat.
Upaya ini sekaligus diarahkan untuk menjaga aset negara dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berlangsung sesuai ketentuan hukum serta memperhatikan kepentingan masyarakat luas.