JAKARTA – Kebakaran besar yang masih berkobar di kompleks apartemen bertingkat tinggi Hong Kong—menewaskan sedikitnya 55 orang dan membuat hampir 300 lainnya hilang—menjadi ujian terbesar bagi cengkeraman Beijing atas kota yang berubah drastis sejak gelombang protes pro-demokrasi pada 2019. Dengan perubahan legislatif yang meluas, suara-suara pro-demokrasi dibungkam dan pemilu kini dibatasi bagi kandidat “patriotik”, sementara pemilihan dewan legislatif berikutnya dijadwalkan pada 7 Desember.
Tragedi ini terjadi ketika Hong Kong menanti vonis taipan media Jimmy Lai, salah satu tokoh paling menonjol di antara ratusan aktivis pro-demokrasi yang menghadapi hukuman panjang berdasarkan dakwaan keamanan nasional dan terkait protes.
“Saya pikir Beijing sangat mementingkan dua isu – pertama, bagaimana pemerintah akan menangani tragedi ini? Dan kedua, akankah kita melihat perubahan persepsi warga terhadap pemerintah Hong Kong,” ujar ilmuwan politik Sonny Lo, penulis sejumlah buku tentang politik Hong Kong, sebagaimana dilansir dari Reuters, Jumat (28/11/2025). Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintah dalam isu keamanan nasional tidak cukup, karena konsep keamanan juga menyangkut keselamatan manusia.
Kepemimpinan Hong Kong dan Partai Komunis Tiongkok bergerak cepat menunjukkan kepedulian, termasuk menargetkan perusahaan konstruksi yang menangani renovasi bangunan tersebut. Harga properti yang melambung tinggi di Hong Kong—sumber ketidakpuasan sejak lama—dinilai berpotensi memicu kembali kemarahan publik, meski pemerintah telah memperketat kontrol politik dan keamanan nasional.
Sejumlah pertanyaan publik mengemuka, mulai dari alarm kebakaran yang rusak, pekerja yang merokok, hingga risiko dari perancah bambu tradisional. Warga yang mengungsi di tempat penampungan menyuarakan dugaan kelalaian dan penghematan biaya sebagai penyebab kebakaran, disertai kritik serupa di ruang-ruang daring.
Pada Rabu malam sekitar pukul 22.00, ketika api masih menyembur dari jendela, Presiden Tiongkok Xi Jinping mendesak “upaya habis-habisan” untuk memadamkan api dan meminimalkan korban. Ia juga “menyampaikan simpati kepada keluarga korban dan mereka yang terdampak bencana” serta meminta laporan terkini mengenai operasi penyelamatan.
Empat jam kemudian, pemimpin Hong Kong John Lee menggelar konferensi pers setelah meninjau tempat penampungan. “Prioritas utama kami adalah memadamkan api dan menyelamatkan warga yang terjebak,” ujar Lee. “Yang kedua adalah memberikan dukungan kepada korban luka. Yang ketiga adalah memberikan dukungan dan pemulihan. Setelah itu, kami akan melakukan investigasi menyeluruh.”
Namun, pada pukul 05.54 pagi—sekitar tiga jam setelah konferensi pers Lee dan sebelum api benar-benar terkendali—polisi menyatakan penyebab penyebaran api dan mengumumkan penangkapan tiga pejabat perusahaan konstruksi.
Menurut kepolisian, menara yang dilapisi jaring pelindung dan plastik diduga tidak memenuhi standar kebakaran. Bahkan beberapa jendela pada bangunan yang tidak terbakar ditemukan ditutup dengan busa yang dipasang perusahaan konstruksi. “Kami punya alasan untuk meyakini bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut sangat lalai, yang menyebabkan kecelakaan ini dan menyebabkan kebakaran menyebar tak terkendali, yang mengakibatkan banyak korban jiwa,” kata Kepala Polisi Hong Kong, Eileen Chung. Dua direktur dan satu konsultan teknik perusahaan itu ditangkap dengan dugaan pembunuhan.
Tuntutan Akuntabilitas Menguat
Meskipun demonstrasi kini terkendali ketat, sejumlah forum daring tetap menjadi barometer awal sentimen publik. Para analis memprediksi kemarahan warga bisa meluas, tidak hanya kepada perusahaan konstruksi, tetapi juga pengawas keselamatan bangunan dan kebakaran milik pemerintah. Tekanan publik kemungkinan meningkat agar dilakukan penyelidikan terbuka dan menyeluruh.
Secara tradisional, Hong Kong menggelar penyelidikan publik atas tragedi besar—biasanya dipimpin hakim independen. Para ahli membandingkan situasi ini dengan komisi penyelidikan kebakaran gedung komersial Kowloon pada 1996 yang menewaskan 41 orang dan melahirkan aturan keselamatan baru. Namun, banyak pihak menilai standar saat ini tak lagi memadai.
“Saya yakin kita perlu meninjau secara serius keselamatan kebakaran dan manajemen keselamatan lokasi di seluruh industri, termasuk pengawasan pemerintah,” kata Chau Sze Kit, ketua Serikat Pekerja Umum Industri Konstruksi Hong Kong.
