JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi fokus utama pemerintah menjelang musim haji 2026 di tengah dinamika geopolitik yang masih berkembang di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah memastikan seluruh kebijakan dan langkah strategis terkait penyelenggaraan ibadah haji akan diarahkan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi warga negara Indonesia yang akan menunaikan rukun Islam kelima tersebut.
Arahan itu disampaikan Presiden agar seluruh kementerian dan lembaga terkait memprioritaskan aspek keamanan serta keselamatan jemaah dalam setiap tahap persiapan keberangkatan haji tahun ini.
Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa Presiden memberikan penekanan khusus mengenai tanggung jawab negara dalam memastikan keselamatan seluruh jemaah.
“Negara bertanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan keselamatan jemaah.”
“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jamaah haji. Itu yang paling penting,” kata Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Usai mengikuti acara Nuzulul Qur’an di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/03).
Menurut Dahnil, pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif guna merespons kemungkinan perubahan situasi di kawasan Timur Tengah yang dapat memengaruhi perjalanan ibadah haji.
Ia menjelaskan bahwa kloter pertama jemaah haji Indonesia sementara dijadwalkan berangkat pada 22 April 2026 selama kondisi keamanan internasional dinilai masih memungkinkan untuk perjalanan ibadah tersebut.
“Petunjuk Presiden, siapkan berbagai skenario. Orientasi utamanya adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan haji nanti bulan April,” jelasnya.
Pemerintah juga akan melakukan pembahasan bersama DPR untuk mengevaluasi berbagai opsi yang telah disiapkan terkait keberangkatan jemaah haji tahun ini.
Diskusi tersebut akan mencakup kemungkinan keberangkatan tetap dilakukan sesuai jadwal ataupun opsi penundaan apabila kondisi keamanan internasional dinilai berpotensi menimbulkan risiko bagi jemaah.
“Itu nanti kami bicarakan dengan DPR,” kata Dahnil.
Keputusan akhir mengenai penyelenggaraan haji 2026 akan mempertimbangkan berbagai faktor strategis, termasuk perkembangan situasi global serta masukan dari lembaga terkait.
Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, Kementerian Haji juga menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia guna memperoleh analisis keamanan terbaru di kawasan tujuan perjalanan haji.
Salah satu rekomendasi yang muncul adalah kemungkinan imbauan penundaan perjalanan jika situasi keamanan belum sepenuhnya stabil.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan sedikitnya empat skenario penyelenggaraan haji sebagai langkah mitigasi risiko apabila situasi di kawasan Timur Tengah mengalami perubahan signifikan.
Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah perubahan jalur penerbangan guna menghindari wilayah yang dinilai berpotensi berbahaya bagi perjalanan udara.
“Ada rute yang berbeda misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR,” ujarnya.
Selain perubahan rute penerbangan, pemerintah juga membuka kemungkinan penundaan keberangkatan jemaah haji sebagaimana pernah dilakukan pada masa pandemi COVID-19 jika kondisi keamanan dinilai tidak mendukung.
Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi perlindungan maksimal terhadap jemaah haji Indonesia.
Dahnil menegaskan bahwa dalam situasi ini faktor biaya bukan menjadi pertimbangan utama pemerintah.
Presiden Prabowo secara tegas mengarahkan agar keselamatan jemaah ditempatkan sebagai prioritas tertinggi di atas seluruh pertimbangan lainnya.***
