JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi dan fiskal 2026 akan difokuskan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa (1/7).

Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebut ketahanan nasional menjadi prioritas, terutama di tengah ketidakpastian global yang tak bisa dikendalikan.

“Pada saat kita tidak mampu dan tidak akan mengontrol kondisi global, maka ketahanan nasional harus ditingkatkan,” tegasnya.

Pemerintah menetapkan sejumlah fokus utama strategi ekonomi 2026 yang mencakup pencapaian swasembada pangan dan energi, peningkatan mutu pendidikan, percepatan industrialisasi nasional, serta penguatan sistem pertahanan nasional.

Strategi ini dianggap menjadi landasan penting menghadapi dunia multipolar yang terus berubah dan sulit diprediksi.

Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Nasional

Pemerintah meyakini bahwa pembangunan ekonomi tak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

Oleh karena itu, intervensi negara tetap diperlukan secara proporsional demi mengoreksi kegagalan pasar, menciptakan pemerataan kesejahteraan, serta mewujudkan keadilan sosial.

“Prinsip utama yang mendasari adalah the greatest good for the greatest many, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat,” ungkap Menkeu.

Dengan semangat tersebut, pemerintah berkomitmen menjaga agar kebijakan fiskal tidak terjebak pada kepentingan segelintir elite, tetapi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Konteks Global dan Arah Diplomasi Ekonomi

Sebagai negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Presiden Prabowo Subianto disebut secara konsisten menegaskan bahwa Indonesia akan tetap berada dalam posisi non-blok dan menjunjung kedaulatan nasional tanpa berpihak pada kekuatan global tertentu.

Kebijakan tersebut dinilai kian relevan di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan dinamika geo-ekonomi internasional yang terfragmentasi.

Oleh karena itu, pemerintah menyesuaikan arah kebijakan makroekonomi dan fiskal 2026 agar mampu merespons situasi global sekaligus mempercepat transformasi struktural di dalam negeri.

Delapan Agenda Prioritas dan Fokus Belanja Negara

Delapan agenda utama Presiden Prabowo menjadi panduan dalam perancangan kebijakan fiskal 2026. Agenda tersebut mencakup:

Ketahanan pangan,
Ketahanan energi,
Program Makan Bergizi Gratis (MBG),
Pendidikan bermutu,
Kesehatan berkualitas,
Pemberdayaan desa, koperasi, dan UMKM,
Pertahanan semesta, serta
Akselerasi investasi dan perdagangan global.

Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2026 akan diarahkan pada peningkatan kualitas belanja negara, optimalisasi pendapatan tanpa mengganggu iklim investasi, dan pengelolaan pembiayaan yang prudent dan berkelanjutan.

“Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran 2026,” ungkap Sri Mulyani.

Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mendatangkan manfaat bagi ketahanan dan kemajuan bangsa.***