JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan agenda besar perluasan pendidikan dokter spesialis demi memenuhi kebutuhan tenaga medis yang belum merata di berbagai wilayah Indonesia.
Program nasional ini menargetkan sedikitnya 15 jenis Pendidikan Program Dokter Spesialis (PPDS) yang akan disalurkan ke seluruh kabupaten dan kota guna mempersempit kesenjangan layanan kesehatan.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus menjelaskan bahwa beberapa temuan di lapangan menunjukkan daerah seperti Papua masih mengalami kekurangan dokter spesialis yang serius.
Menurutnya, pemerintah kini mempercepat proses regenerasi tenaga medis sekaligus menggenjot penyediaan spesialis melalui pembukaan program pelatihan berskala besar.
“Program dari para pemerintahan dari Pak Prabowo dan Gibran ini adalah mempercepat pendidikan dan bahkan sekarang dilakukan adalah memberikan pendidikan spesialis itu.”
“Tadi saya pagi-pagi rapat di Mendikti, kita akan buka lagi 150 prodi spesialis untuk menciptakan spesialis untuk bisa dikirim ke 514 kabupaten/kota,” kata Benjamin Paulus kepada wartawan usai menghadiri Forum Pertemuan Konsil Kedokteran Nasional 2025 di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Ia menegaskan bahwa putra-putri daerah akan mendapatkan prioritas dalam program tersebut agar mereka dapat kembali mengabdi ke daerah asal, termasuk wilayah 3T yang selama ini kekurangan layanan spesialis.
“Hasil dari upaya pemerataan dokter spesialis itu sendiri baru dapat dilihat dalam waktu 3-4 tahun ke depan, karena program itu baru dimulai.”
“Langkah itu diambil karena sekitar 47 persen dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia belum memiliki dokter spesialis sesuai standar,” ucap Benjamin.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai peningkatan kualitas layanan menjadi agenda penting karena pilihan masyarakat yang masih kerap berobat ke luar negeri menunjukkan adanya celah besar dalam pelayanan domestik.
“Kalau masih lebih banyak orang Indonesia yang merasa tenaga kesehatan di Malaysia lebih bagus, berarti tugas kita belum selesai. Kita tidak bisa hanya bilang kita bagus, sementara kenyataannya masyarakat banyak pergi ke luar negeri,” kata Budi Gunadi Sadikin.***