JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penyelesaian 1.606 unit hunian sementara (huntara) di wilayah Aceh dan Sumatra Utara sebelum memasuki Ramadan 2026 sebagai langkah cepat penanganan pascabencana banjir dan longsor.
Program pembangunan huntara ini diprioritaskan untuk memastikan warga terdampak bencana dapat segera menempati tempat tinggal yang aman, layak, dan manusiawi sembari menunggu hunian tetap disiapkan pemerintah.
“Kita juga sedang membangun huntara, total ada 1.606 unit. Targetnya sebelum masuk bulan Ramadhan selesai semua, itu sesuai arahan dari BNPB,” kata Menteri Dody dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/1/2026).
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan percepatan pembangunan huntara menjadi fokus utama pemerintah pusat dengan pelaksanaan bertahap yang mengedepankan kecepatan kerja, mutu bangunan, dan aspek keselamatan.
Seluruh huntara dirancang menggunakan sistem modular dengan struktur rangka baja ringan yang kokoh sehingga memungkinkan proses konstruksi berlangsung cepat tanpa mengorbankan kenyamanan penghuni.
“Bangunan huntara dirancang menggunakan sistem modular dengan struktur rangka baja ringan yang dirancang kuat. Sistem ini memungkinkan pembangunan dilakukan secara cepat dan tetap memberikan kenyamanan bagi penghuni,” ucapnya.
Metode modular baja yang diterapkan dinilai telah terbukti secara kualitas, efisien dalam waktu pengerjaan, serta memiliki daya tahan tinggi untuk kebutuhan hunian sementara pascabencana.
“Kami menggunakan sistem modular baja yang sudah biasa dipakai selama ini, dan sudah terbukti secara kualitas serta tahan lama,” ujarnya.
Kawasan huntara juga dilengkapi fasilitas dasar seperti toilet komunal, jaringan listrik, pencahayaan, air bersih, dan sistem sanitasi agar warga tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara layak.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap atau huntap sebagai solusi jangka panjang bagi para korban bencana di sejumlah provinsi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan pemerintah telah menyiapkan 197 titik lahan untuk pembangunan hunian tetap dengan tahapan yang dirancang secara menyeluruh.
Proses penyediaan huntap mencakup penetapan lokasi, pendataan by name by address (BNBA), penyusunan desain detail, proses lelang, hingga tahap pembangunan fisik.
“Kami sudah siap. Saat ini kami berada di tahap paling ujung, yaitu pembangunan hunian tetap,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut.
Pembangunan hunian tetap diwajibkan memenuhi tiga kriteria utama yakni aman dari ancaman banjir, tsunami, dan longsor, tidak bermasalah secara hukum, serta dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.
Di Sumatra Utara, rencana huntap akan dibangun di 16 lokasi dengan total luas lahan sekitar 58 hektare.
Sementara itu, Sumatra Barat menyiapkan 28 lokasi pembangunan hunian tetap dengan luas lahan mencapai 53 hektare.
Di Provinsi Aceh, pemerintah menyediakan 153 titik lahan dengan total luas sekitar 473 hektare untuk pembangunan hunian tetap.
Secara keseluruhan, total lahan huntap yang disiapkan di tiga provinsi tersebut mencapai 584 hektare dan diproyeksikan mampu menampung ribuan unit rumah bagi masyarakat terdampak bencana.***
