JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta sejumlah kepala daerah di Jakarta, Selasa (31/3/2026). Pertemuan itu membahas dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni peluncuran besar-besaran program bedah rumah dan percepatan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi.
Menteri Ara menegaskan program bedah rumah akan menjadi agenda utama pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. “Hari ini saya bersama KDM, yang dibahas pertama adalah program bedah rumah. Program ini akan diluncurkan pada 13 April 2026 di Kabupaten Bandung untuk wilayah Jawa Barat,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Garuda.tv, Rabu (1/4/2026)
Selain bedah rumah, pembahasan juga menyentuh percepatan rusun subsidi. Menteri Ara menyebut pemanfaatan kawasan Meikarta mendapat respons positif dari Gubernur Dedi Mulyadi dan Bupati Bekasi. “Kami juga membahas rumah susun, khususnya di Meikarta. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sri dan mendapat respons positif dari Pak Gubernur serta Pak Bupati Bekasi. Lokasinya bagus, dekat dengan tempat ibadah, tempat kerja, rumah sakit, sekolah, pasar, dan progresnya cepat,” paparnya.
Tak hanya Meikarta, rencana pembangunan rusun di Depok juga menjadi sorotan. Pemerintah pusat menyediakan lahan seluas 45 hektare dari Kementerian Komdigi yang dinilai ideal untuk hunian vertikal subsidi. “Kami juga membahas rencana rumah susun dengan dukungan lahan dari Kementerian Komdigi seluas 45 hektare di Depok. Ini sangat ideal. Pak Wali Kota menyampaikan rencana tersebut akan sangat membantu kebutuhan perumahan rakyat di Jawa Barat, khususnya wilayah penyangga Jakarta yang padat seperti Depok dan sekitarnya,” lanjut Menteri Ara.
Menurutnya, langkah ini menjadi lompatan besar karena selama lima tahun terakhir pembiayaan rusun subsidi hanya mencapai 140 unit. “Saya pikir dua hal ini merupakan langkah perubahan yang luar biasa. Dalam lima tahun terakhir, pembiayaan rusun subsidi tidak lebih dari 140 unit. Tahun ini kita optimistis bisa melakukan lompatan besar berkat arahan Presiden,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti kendala klasik program bantuan rumah tidak layak huni (BSPS) yang selama ini bergantung pada usulan berjenjang dari desa hingga provinsi, sehingga menyulitkan akses masyarakat. Untuk mengatasinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kementerian PKP akan meluncurkan aplikasi khusus yang memungkinkan pengajuan langsung oleh masyarakat.
“Bantuan rumah tidak layak huni atau renovasi rumah selama ini terkendala karena masyarakat kesulitan mengakses program akibat harus melalui usulan kepala desa, pemerintah kabupaten, hingga provinsi,” jelasnya.
Melalui aplikasi baru tersebut, siapa pun—baik pemilik rumah, tetangga, tokoh masyarakat, aktivis, hingga pegiat media sosial—dapat langsung mengusulkan rumah tidak layak huni yang ditemui di lapangan. “Untuk membuka akses yang lebih luas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian PKP akan menghadirkan aplikasi yang memungkinkan masyarakat langsung mengajukan permohonan bantuan bedah rumah,” tambahnya.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menambahkan, aplikasi ini akan menjadi sistem antrean berbasis usulan langsung dari masyarakat. “Aplikasi tersebut dapat diakses langsung oleh masyarakat dan diharapkan menjadi sistem antrean, sehingga program yang dijalankan benar-benar berasal dari usulan rakyat,” katanya.
Di sisi regulasi, pemerintah pusat menyiapkan sejumlah kebijakan baru untuk mempercepat pembangunan rusun subsidi. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan adanya penyesuaian harga jual tertinggi yang dapat dibiayai subsidi sesuai indeks kemahalan konstruksi dan hasil konsultasi dengan BPS. Selain itu, ukuran unit diperluas hingga 45 meter persegi, tenor pembiayaan diperpanjang dari 20 menjadi 30 tahun, serta diberikan subsidi tambahan sekitar Rp4 juta pada tahap awal.
“Yang paling penting, sebelumnya rumah susun tidak mendapatkan subsidi. Sekarang, alhamdulillah sudah ada dukungan subsidi dari Kementerian Keuangan, khususnya pada proses awal yang biasanya memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, sekitar Rp4 juta ditanggung pemerintah,” pungkas Sri Haryati.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Bupati Majalengka Eman Suherman, Wali Kota Depok Supian Suri, serta Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. Langkah konkret ini diharapkan dapat mempercepat target penyediaan hunian layak bagi masyarakat Jawa Barat sekaligus menjadi model nasional program perumahan rakyat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
