JEDDAH – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, tiba di Jeddah pada Selasa (1/7/2025) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Agenda utama kunjungan ini adalah pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (2/7/2025) di Istana Al-Salam, Jeddah.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Presiden Prabowo sebelumnya telah menyampaikan rencana pembentukan Badan Penyelenggara Haji sebagai langkah reformasi layanan haji nasional. “Pak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji, termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Kehadiran Kepala BP Haji dalam delegasi ini menegaskan posisi lembaga tersebut sebagai aktor utama dalam diplomasi haji. Salah satu agenda penting yang dibahas adalah tindak lanjut rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, “Salah satu agendanya adalah rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah”.
Kampung Haji Indonesia dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang mencakup akomodasi, logistik, dan fasilitas kesehatan bagi jemaah. Inisiatif ini dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. “Kami mulai berpikir sekarang ini soal apa saja yang bisa dilakukan agar lebih efisien dan efektif untuk kepentingan Indonesia di masa depan,” kata Nasaruddin.
Mochamad Irfan Yusuf menyatakan bahwa BP Haji siap mengambil alih penuh operasional haji mulai 2026. “Kami di BP Haji hadir mendampingi Presiden dalam kunjungan bilateral ini sebagai bagian dari proses transisi penyelenggaraan haji. Mulai tahun 2026, BP Haji akan menjadi institusi yang bertanggung jawab penuh atas operasional haji Indonesia sesuai amanat Presiden,” ujarnya.
Terkait kuota haji 2026, Irfan menyebut masih dalam tahap negosiasi dengan otoritas Saudi. Meski sempat muncul wacana pengurangan hingga 50 persen, pemerintah Arab Saudi akhirnya membatalkan rencana tersebut. “Insyaallah 2026 tetap bisa seperti 2025 atau bisa bertambah,” kata Irfan optimistis.
Kunjungan bilateral ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara kedua negara, sekaligus mempertegas peran BP Haji sebagai mitra utama dalam tata kelola haji yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.
