JAKARTA – Dampak konflik Thailand-Kamboja, pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan darurat dengan menutup sementara 751 sekolah di kawasan rawan konflik di sepanjang perbatasan dengan Kamboja.
Kebijakan ini menyusul eskalasi ketegangan militer yang memburuk dalam beberapa hari terakhir, dan bertujuan menghindari jatuhnya korban dari kalangan pelajar dan tenaga pendidik.
Langkah cepat ini diumumkan langsung oleh Kantor Komisi Pendidikan Dasar (Obec) menyusul insiden bentrokan terbaru di daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kamboja.
Sekretaris Jenderal Obec, Thanu Wongjinda, dalam pernyataannya pada Jumat (25/7/2025), menyebut penutupan ini sebagai bentuk respons tanggap darurat atas situasi yang membahayakan keamanan pendidikan.
“Sekolah-sekolah yang berada dekat dengan zona konflik segera diperintahkan untuk mengevakuasi para siswa dan menghentikan kegiatan belajar mengajar,” ungkap Thanu.
Obec juga telah mengaktifkan protokol keselamatan dan menginstruksikan seluruh sekolah untuk fokus pada perlindungan siswa serta staf pengajar.
Pemerintah Sediakan Pendampingan dan Rencana Pemulihan
Menteri Pendidikan Thailand, Narumon Pinyosinwat, turut bergerak cepat dengan mengarahkan penyediaan dukungan psikologis bagi siswa dan keluarga terdampak.
Pemerintah juga telah menyusun dua skema pemulihan pendidikan: jangka pendek (7–30 hari) dan jangka panjang (3–12 bulan). Fokusnya meliputi pemulihan kegiatan belajar serta pemantauan kesejahteraan mental selama masa pengungsian.
“Pemerintah menetapkan rencana pemulihan jangka pendek (7–30 hari) dan jangka panjang (3–12 bulan) untuk menjamin kelangsungan pendidikan siswa,” jelas Narumon.
Bantuan logistik dan psiko-edukatif akan diberikan kepada keluarga siswa yang kehilangan akses pendidikan akibat konflik.
Sekolah Aman Dialihfungsikan Sebagai Tempat Penampungan
Menurut laporan terakhir pada Kamis (24/7/2025) pukul 18.00 waktu setempat, total 751 sekolah telah ditutup dan situasi terus dipantau intensif.
Obec bersama pejabat pendidikan lokal tengah melakukan inspeksi lokasi guna menilai tingkat risiko masing-masing wilayah.
Sekolah-sekolah yang masih tergolong aman akan dijadikan tempat penampungan sementara serta pusat distribusi bantuan darurat bagi warga.
Selain itu, rapat darurat telah dijadwalkan untuk menyusun strategi pendidikan alternatif dan menjamin orang tua siswa mendapatkan pembaruan informasi yang akurat dan cepat.
“Obec juga menginstruksikan semua sekolah untuk secara ketat mengikuti protokol tanggap darurat dan memastikan keselamatan seluruh siswa,” tegas Thanu.
Situasi ini menunjukkan betapa krusialnya pengelolaan pendidikan dalam kondisi krisis.
Pemerintah Thailand berkomitmen memastikan bahwa hak atas pendidikan tetap terjaga, bahkan di tengah gejolak geopolitik yang belum mereda.***