JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyoroti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang diketahui membawa muatan empat kali lipat lebih banyak dari kapasitas seharusnya. Ia mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap sistem pelayaran nasional serta penegakan ketat standar operasional prosedur (SOP).
“Persis, semua pihak harus duduk bersama, pihak Kementerian Perhubungan, BUMN yang mengurus yang terkait dengan misalnya ASDP, dan semua stakeholder yang terkait, termasuk semua penyelenggara yang mendapatkan izin penyelenggaraan transportasi laut,” kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Ia menilai bahwa insiden kelebihan muatan atau Over Dimension Over Load (ODOL) yang lazim di transportasi darat, kini merambah ke transportasi laut, menandakan lemahnya pengawasan dan manajemen pelayaran.
“ODOL itu terjadi juga di transportasi laut. Itu artinya sudah hampir bisa kita pastikan bahwa ada problem manajemen yang tidak terlaksana, tidak ditangani secara baik di transportasi laut kita,” ujarnya.
Huda menegaskan bahwa audit tidak hanya menyasar armada kapal, namun juga mekanisme pelaksanaan SOP serta integritas sumber daya manusia yang terlibat.
“Perlu dilakukan audit menyeluruh baik sistem maupun SDM-nya. Begitu diketemukan ada SDM-oknum yang bermain, kita minta untuk dibersihkan, untuk dikeluarkan, dipecat dari penyelenggaraan dari transportasi laut ini,” jelasnya.
DPR, menurut Huda, akan memanggil kembali Kementerian Perhubungan untuk meminta klarifikasi terkait kelebihan muatan pada KMP Tunu Pratama Jaya, termasuk temuan serupa pada KM Barcelona.
Ia juga mendorong perubahan sistem pengawasan penumpang di pelabuhan, dengan mengadopsi model seleksi ketat seperti di bandara atau stasiun kereta api.
“Jadi kalau pengalaman kita, misalnya di bandara pesawat, atau di peron di kereta api itu orang kan dilakukan pentahapan seleksi yang sejak dari awal orang akan merasa ketika ‘ini nggak bisa jalan, nggak bisa melampaui, ketika ini nggak bisa masuk’, nah ini juga harus terjadi di kapal,” jelasnya.
“Jadi dari awal ada gate pertama, ada gate kedua, baru ada gate ketiga yang memastikan orang yang pegang tiket yang bisa masuk, dan yang saya lihat itu tidak dilakukan (di pelabuhan),” imbuh dia.
Sebelumnya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap bahwa KMP Tunu Pratama Jaya memuat 538 ton saat tenggelam, jauh melebihi kapasitas maksimal 138 ton.
“Kapasitasnya 138 dan temuan hasil investigasi kami muatan mencapai 538 ton. Jadi lebih tiga kalinya,” ungkap Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, dikutip dari detikJatim, Selasa (22/7).
Data manifes menyebut kapal mengangkut 22 kendaraan dengan berbagai golongan dan 53 penumpang serta 12 kru. Namun, dalam realitasnya, ditemukan sejumlah korban tidak tercantum dalam daftar manifes, memperkuat dugaan kelalaian dalam pengawasan dan prosedur pelayaran.
