AMSTERDAM — Pemerintah Belanda resmi runtuh setelah Perdana Menteri Dick Schoof menyatakan pengunduran dirinya pada Selasa, 3 Juni 2025.
Keputusan mengejutkan ini menyusul keluarnya Partai Kebebasan (PVV) dari koalisi pemerintahan oleh tokoh sayap kanan ekstrem, Geert Wilders, akibat ketegangan tajam terkait kebijakan imigrasi.
Koalisi yang sebelumnya terbentuk dari empat partai besar, yaitu PVV, Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD), Kontrak Sosial Baru (NSC), serta Gerakan Petani-Warga Negara (BBB), akhirnya pecah setelah serangkaian pertemuan internal yang memanas dan penuh perselisihan kebijakan.
Geert Wilders secara terbuka menyatakan tidak punya alternatif lain selain menarik dukungan dari pemerintahan Schoof.
“Saya tidak punya pilihan lain,” ujar Wilders, merujuk pada kegagalan pemerintah memenuhi komitmen untuk memperketat kebijakan migrasi.
Langkah Wilders pun menjadi pemicu runtuhnya koalisi yang baru berjalan 18 bulan sejak pemilu 2023.
Schoof menanggapi keputusan Wilders dengan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan segera menyampaikan pengunduran diri.
Meski demikian, ia akan tetap menjabat sebagai penjabat sementara hingga kabinet baru terbentuk.
“Saya akan tetap menjabat sebagai pejabat sementara hingga kabinet baru terbentuk. Karena kehidupan di Belanda dan di luar negeri terus berlanjut,” tegasnya kepada awak media.
Kemenangan besar PVV dalam pemilu parlemen pada November 2023 sempat mengejutkan publik Eropa.
Namun, seiring berjalannya waktu, posisi PVV dalam jajak pendapat mulai terkejar oleh rival utamanya, yakni koalisi sayap kiri GL–PvdA di bawah Frans Timmermans dan VVD yang masih kuat di kubu liberal. Bila pemilu dini digelar, persaingan diprediksi akan sangat ketat.
Pemimpin VVD Dilan Yesilgoz mengecam langkah Wilders, menilai tindakan tersebut membuka jalan bagi kekuatan politik kiri untuk mendominasi kembali.
Kekhawatiran serupa juga datang dari para pengamat politik, termasuk Sarah de Lange dari Universitas Amsterdam yang menilai pemilu baru kemungkinan digelar setelah musim panas.
“Pemilu baru mungkin terjadi, tetapi di Belanda, penyelenggaraannya memakan waktu hampir tiga bulan. Pemilu dadakan di Belanda tidak secepat di negara-negara lain,” katanya kepada AFP.
Sumber konflik internal semakin tajam ketika Wilders menggelar konferensi pers dadakan pada akhir Mei.
Dalam kesempatan itu, ia menyatakan sudah kehabisan kesabaran terhadap kegagalan pemerintahan Schoof dalam merealisasikan reformasi imigrasi.
Rencana kontroversial yang ia usulkan termasuk menutup perbatasan bagi pencari suaka, memperketat kontrol perbatasan, serta mendeportasi warga negara ganda yang terlibat kriminalitas.
Rencana-rencana tersebut mendapat kritik keras dari pakar hukum dan politik yang menyebutnya tidak dapat dijalankan atau bahkan bertentangan dengan hukum internasional.
Beberapa analis menilai Wilders sengaja memanaskan krisis untuk mendorong pembubaran pemerintahan. Sosoknya pun kerap dibandingkan dengan Donald Trump karena sikap anti-imigrasi yang keras serta penampilan khasnya.
Meski PVV menang dalam pemilu 2023, Wilders gagal menjadi perdana menteri karena rekan koalisi menolak pencalonannya.
Sebagai solusi kompromi, mereka menunjuk Dick Schoof, mantan kepala dinas intelijen, sebagai perdana menteri non-partai.
Para pemimpin koalisi sepakat untuk tetap memimpin partai masing-masing dari parlemen, tanpa mengambil posisi eksekutif. Kini, masa depan politik Belanda menghadapi ketidakpastian baru dengan potensi pemilu dini di ambang pintu.***
