PURWOREJO, JAWA TENGAH – Upaya Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengubah bantuan sosial (bansos) menjadi pintu kemandirian ekonomi kini diwujudkan melalui program kolaboratif dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Purworejo, Jawa Tengah.
Sebanyak 70 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya menerima bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kini mendapatkan paket ternak ayam petelur lengkap dengan kandang tiga tingkat, 24 ekor ayam siap bertelur, 50 kilogram pakan, serta vitamin senilai sekitar Rp5,7 juta per keluarga.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi “graduasi” KPM menuju kemandirian ekonomi berkelanjutan.
“Program ini merupakan bagian dari strategi graduasi dan pemberdayaan KPM agar mampu mandiri secara ekonomi. Kami di Kemensos mendorong penerima manfaat menjadi anggota Kopdes. Tidak hanya menjadi anggota tapi juga bagian dari pemberdayaan,” ujar Gus Ipul.
Setiap KPM ditargetkan mampu memproduksi 1,5 kilogram telur per hari, di mana 1 kilogram dijual melalui koperasi dan sisanya dikonsumsi untuk kebutuhan gizi keluarga.
Dengan perhitungan tersebut, penerima manfaat dapat menambah pendapatan sekitar Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per hari atau setidaknya Rp500 ribu per bulan.
Gus Ipul menekankan bahwa seluruh program Kemensos berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Proses bisnis kita jelas, data dulu. Data yang akurat adalah kunci keadilan. Jangan sampai yang seharusnya mendapat bantuan tidak mendapat, dan yang tidak berhak justru menerima,” tegasnya.
Kemensos juga menggandeng para pendamping PKH untuk membimbing minimal 10 KPM agar bisa mencapai graduasi mandiri serta aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
“Koperasi adalah instrumen pemberdayaan. Kita dorong KPM masuk Kopdes Merah Putih agar hasil usahanya terserap dan mereka menjadi pelaku ekonomi,” tambahnya.
Hadir dalam kegiatan ini, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Joko Juliantono menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi sebagai langkah percepatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
“KPM kita dorong menjadi pelaku ekonomi sekaligus anggota koperasi. Jika anggota membeli di koperasi, maka Sisa Hasil Usaha akan kembali kepada anggota,” jelas Ferry.
Ia menegaskan bahwa kementeriannya siap membantu meringankan biaya iuran pokok dan wajib koperasi agar tidak menjadi beban bagi anggota baru.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menilai sinergi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan transformasi sosial ekonomi nasional.
“Ibarat sepak bola, Kemenkop adalah striker, Kemensos adalah bek sebagai jaring pengaman sosial, dan BP Taskin adalah gelandang yang mengatur ritme. Semua harus bergerak bersama,” ujar Budiman.
Budiman menambahkan bahwa pembentukan BP Taskin merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan kebijakan pengentasan kemiskinan dalam satu sistem terintegrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos Saifullah Yusuf, Menkop Ferry Joko Juliantono, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, dan Wakil Menteri Sosial meninjau gerai Kopdes yang memamerkan produk hasil karya KPM seperti kue kering dan kerajinan tangan lokal.
Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Purworejo Yuli Hastuti, para penerima manfaat PKH, serta pendamping sosial yang mendukung jalannya program pemberdayaan desa.***
