Komisi XII DPR RI melakukan inspeksi langsung ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) serta sejumlah pangkalan dan sub pangkalan di Jakarta Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi LPG 3 Kg dari hulu hingga hilir agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa pasokan LPG 3 Kg di wilayah DKI Jakarta dalam kondisi aman.
“Hari ini saya bersama rekan-rekan dari Komisi XII DPR RI melihat langsung distribusi LPG 3 Kg dari sumbernya. SPPBE berjalan dengan baik dan bahkan tetap beroperasi hingga malam hari. Ini menunjukkan bahwa stok tersedia dan masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan panic buying,” ujar Bambang.
Selain meninjau SPPBE, rombongan juga memantau proses distribusi dan penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer yang kini telah difungsikan sebagai sub pangkalan.
“Pasokan LPG 3 Kg terpantau lancar. Saya pun sempat memilih secara acak tabung LPG untuk ditimbang, dan hasilnya sesuai dengan standar, yakni isi 3 Kg bersih. Harga juga tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 16.000,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Bambang juga memberikan apresiasi kepada Pertamina atas upayanya dalam menata distribusi LPG 3 Kg agar lebih tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan LPG bersubsidi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Sistem ini harus terus berjalan dengan baik agar subsidi LPG benar-benar sampai ke yang berhak,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga stabilitas pasokan dan harga LPG 3 Kg demi kepentingan masyarakat luas. Selain di Jakarta, anggota Komisi XII DPR RI juga telah melakukan pengecekan distribusi LPG di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing, dan hasilnya menunjukkan pasokan dalam kondisi aman.
“Dengan adanya sistem sub pangkalan, subsidi LPG 3 Kg dapat lebih tepat sasaran, harga lebih terkontrol, dan pengawasan semakin optimal melalui aplikasi yang telah disiapkan,” tutup Bambang.
Dalam peninjauan ini, rombongan didampingi oleh jajaran anggota Komisi XII DPR RI serta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution, serta Direktur PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.
