MALAYSIA – Sekjen Partai Gerindra dan Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah, dapil Jakarta II yang mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri menghadiri Konsolidasi Partai Gerindra di Malaysia. Pada kesempatan tersebut, Muzani mendengarkan keluhan dari WNI yang bekerja di Malaysia terkait kesulitan pembuatan paspor.
seorang pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, Hasyim Said mengungkapkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi PMI ilegal di Malaysia adalah kesulitan dalam pembuatan paspor. Menurutnya, KBRI Malaysia cenderung mempersulit pembuatan paspor bagi PMI ilegal, padahal seharusnya KBRI memudahkan agar keberadaan dan legalitas PMI tersebut terjamin selama bekerja di Malaysia.
Muzani menyatakan bahwa permasalahan tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Dia menjelaskan bahwa pemerintah Malaysia, di bawah kepemimpinan PM Anwar Ibrahim, telah membuka pintu lebar bagi warga negara asing untuk memudahkan penyelesaian dokumen. Namun, Muzani mengungkapkan kekhawatirannya karena birokrasi dalam negeri terhambat dalam menerapkan kebijakan yang baik antara kedua negara.
Selain itu, Muzani juga mendapat laporan bahwa biaya pembuatan dokumen paspor yang seharusnya terjangkau justru ditetapkan dengan harga yang jauh dari harga resmi. Hal ini membuat Muzani prihatin, karena negara seharusnya menjamin keamanan dan kepastian legalitas dokumen PMI yang berada di Malaysia.
Muzani menegaskan harapannya agar KBRI dan KJRI dapat membuka dan mempermudah layanan pembuatan paspor, bahkan mempertimbangkan pemberian secara gratis dan pelayanan nonstop 24 jam. Dia juga menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan kebijakan yang dibuka oleh pemerintah Malaysia. Muzani mengungkapkan bahwa saat ini belum ada kepastian data terkait jumlah PMI ilegal di Malaysia, namun diperkirakan ada ratusan ribu hingga jutaan PMI ilegal yang bekerja di sana. Partai Gerindra berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini.
Muzani juga menegaskan bahwa Fraksi Gerindra DPR RI siap membantu menyelesaikan masalah pembuatan paspor jika alasan terkait habisnya paspor atau keterbatasan anggaran. Dia berjanji untuk menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden Joko Widodo, yang kemudian akan memberikan arahan langsung kepada KBRI. Muzani menyatakan bahwa negara harus berjuang untuk masyarakat Indonesia di luar negeri, dan mereka adalah pejuang devisa.
“Saya Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, anggota Komisi II DPR RI, meminta dengan hormat agar KBRI dan KJRI di Malaysia ada untuk membantu seluruh WNI yang ada di Malaysia. Yang legal dibantu, yang belum legal dibantu, jangan dipersulit,” tutup Muzani.
