JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyoroti potensi besar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai mitra strategis bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini diharapkan menciptakan rantai pasok mandiri yang mendukung petani lokal sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas untuk jutaan penerima manfaat.
Peresmian groundbreaking Kopdes Merah Putih di Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (17/10/2025) menjadi momen krusial yang memperkuat kolaborasi antara koperasi desa dan program gizi nasional. Dadan menjelaskan bahwa kehadiran SPPG tidak hanya menciptakan permintaan pasar baru, tetapi juga membuka peluang emerging market bagi petani dan peternak di tingkat desa.
Pentingnya Kopdes dalam Rantai Pasok Pangan
“Jadi kalau bisa ada di setiap desa itu atau di setiap daerah Koperasi, Koperasi ini akan jadi agregator. Mereka lah yang mengoordinir petani, peternak, nelayan untuk membuat penanaman berjadwal, sehingga seluruh pasokannya ada di Koperasi. Nanti SPPG, Badan Gizi membelinya ke Koperasi,” kata Dadan kepada wartawan usai acara.
Menurut Dadan, satu unit SPPG membutuhkan pasokan masif untuk menjamin kelancaran operasional bulanan. Secara spesifik, kebutuhan mencakup 5 ton beras per bulan, yang setara dengan 10 ton gabah kering giling dari luas lahan panen sekitar 2 hektare.
“Jadi 1 SPPG itu butuh 24 hektare luas panen, itu baru 1 petani, atau 2 petani,” jelasnya.
Tak hanya beras, program MBG juga menuntut diversifikasi bahan lokal seperti pisang. Dadan merinci, “Nah, 1 SPPG juga butuh setiap minggu itu 30 pohon pisang. 30 pohon pisang sebulan, setahun itu 120 pohon pisang. Setahun itu 1.440 pohon pisang. Jadi itu yang dibutuhkan, nanti Koperasi yang beli.”
Skema ini dirancang untuk memberdayakan Kopdes Merah Putih sebagai pusat koordinasi, di mana koperasi bertindak sebagai jembatan antara produksi petani dengan kebutuhan SPPG. Dengan demikian, petani tidak hanya terjamin pembelian produknya, tetapi juga terdorong untuk penanaman terjadwal yang selaras dengan jadwal program gizi nasional.
Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, turut menyambut positif sinergi ini, dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan.
“Harapannya Kopdes bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh dapur-dapur atau SPPG-SPPG yang ada di Badan Gizi Nasional,” ungkap Ferry.
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperluas cakupan MBG, yang kini menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya penurunan stunting dan peningkatan gizi masyarakat. Dengan melibatkan koperasi desa, program ini diantisipasi mampu menyerap tenaga kerja lokal serta menstabilkan harga pangan di tingkat akar rumput.
