JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih, yang ditargetkan mampu menyerap hingga dua juta tenaga kerja baru di seluruh pelosok negeri.
Target ambisius ini diungkap langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat membuka acara Kick Off Pelatihan Capacity Building SDM dan Penguatan Kelembagaan Kopdes Merah Putih, Rabu (25/6).
“Dari koperasi ini kami perkirakan akan ada 2 juta, akan menjerat banyak pekerjaan,” ujar Zulkifli.
Langkah besar ini tidak dilakukan sembarangan. Pemerintah membangun struktur koperasi berbasis desa melalui enam unit usaha strategis yang dirancang khusus untuk menekan biaya distribusi dan mendongkrak kesejahteraan warga desa.
Unit usaha tersebut mencakup: agen pupuk, pangkalan gas elpiji 3 kg, agen sembako, agen pusat layanan POS dan bantuan pemerintah, layanan perbankan, serta klinik dan apotek kecil.
Upaya pemangkasan rantai pasok menjadi fokus utama. Agen pupuk akan memangkas jalur distribusi dan menghapus rente yang merugikan petani.
Pangkalan gas elpiji akan memberikan akses energi terjangkau sekaligus menjadi sumber penghasilan koperasi.
Sementara agen sembako ditargetkan memotong hingga delapan rantai distribusi sehingga harga lebih murah di tangan konsumen desa.
Dalam konteks bantuan sosial dan layanan pemerintah, koperasi juga akan mengelola pusat layanan POS yang berfungsi menyalurkan bantuan secara langsung dan transparan.
Layanan Keuangan Himbara
Dukungan dari bank-bank BUMN seperti BRI, BNI, dan Mandiri menjadi penguat agar layanan keuangan semakin menjangkau lapisan masyarakat desa yang belum tersentuh inklusi finansial.
Aspek kesehatan tidak luput dari perhatian. Dengan mendirikan klinik dan apotek skala kecil, koperasi akan menyediakan layanan kesehatan dasar dan obat-obatan esensial secara lokal.
Ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga tanpa harus bergantung pada fasilitas di kota.
Zulkifli menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat tergantung pada sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi.
Maka dari itu, pemerintah menggelar pelatihan intensif mencakup manajemen usaha, pemanfaatan teknologi informasi, hingga penyusunan proposal permodalan. Menariknya, program ini tidak disokong APBN.
“Ini bisnis. Bukan bansos. Bukan APBN. Dana Kopdes ini dari plafon pinjaman. Bisa dipakai, bisa tidak, tergantung jalannya usaha,” kata Zulkifli Hasan.
Secara kelembagaan, pemerintah telah membentuk lebih dari 80 ribu koperasi desa, dengan 65 ribu di antaranya telah berbadan hukum. Targetnya, seluruh koperasi telah legal sebelum akhir Juni 2025.
Agenda peluncuran resmi kelembagaan Kopdes dijadwalkan pada 12 Juli 2025, disusul masa pendampingan model bisnis pada Agustus hingga September.
Pemerintah merencanakan peresmian operasional penuh pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, sebagai simbol kebangkitan ekonomi dari desa.***
