JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Mahfud MD untuk segera menyampaikan laporan resmi terkait dugaan praktik korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Tuduhan penggelembungan anggaran yang mencapai tiga kali lipat dari standar internasional ini menjadi sorotan utama, memicu tuntutan transparansi lebih dalam pada salah satu infrastruktur andalan pemerintah.
Dugaan mark-up biaya proyek bernilai triliunan rupiah ini pertama kali diungkap Mahfud MD melalui video di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025. Pernyataan itu langsung memicu respons cepat dari KPK, yang menekankan pentingnya bukti konkret untuk mempercepat proses investigasi.
Proyek Whoosh, yang diresmikan pada 2023 sebagai simbol kemajuan transportasi berkecepatan tinggi di Indonesia, kini berada di bawah sorotan publik akibat isu efisiensi anggaran.
Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10), Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan mekanisme pengaduan yang harus diikuti.
“KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” ujar Budi Prasetyo.
Ia menambahkan bahwa laporan idealnya dilengkapi dengan data pendukung agar verifikasi KPK berjalan lebih akurat dan efisien.
“Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari dan menganalisis, apakah substansi atau materi dari laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan,” katanya.
Proses selanjutnya, lanjut Budi, meliputi penilaian kewenangan lembaga. Jika terbukti masuk ranah KPK, dugaan tersebut bisa berujung pada penindakan pidana, upaya pencegahan, program pendidikan antikorupsi, atau koordinasi antarlembaga.
Bahkan, jika menyangkut pengawasan internal, laporan bisa dialihkan ke satuan terkait untuk reformasi sistemik. “Kemudian bisa juga dilimpahkan kepada satuan pengawas di internal untuk perbaikan sistem atau tindak lanjut berikutnya,” tambahnya.
Mahfud MD, yang kini aktif sebagai pengamat hukum dan politik, secara spesifik menyoroti disparitas biaya pembangunan Whoosh dibandingkan proyek serupa di China. Dalam videonya, ia mempertanyakan transparansi pengeluaran negara.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” katanya.
Lebih lanjut, Mahfud menekankan urgensi penyelidikan mendalam. “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” tegasnya.
Kasus ini bukan hanya menguji kredibilitas proyek infrastruktur nasional, tapi juga komitmen pemberantasan korupsi di tengah era transformasi digital pemerintahan.
Sejauh ini, KPK belum menerima laporan formal dari Mahfud atau pihak terkait, meski saluran pengaduan seperti situs resmi kpk.go.id dan hotline 198 selalu terbuka 24 jam. Pengamat hukum menilai, pengungkapan ini berpotensi membuka pintu audit independen lebih luas, terutama mengingat Whoosh melibatkan konsorsium internasional seperti China Railway.
