JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memasuki tahap penyelidikan terkait dugaan penyimpangan anggaran atau mark-up biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium pengembang proyek, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung proses hukum ini demi transparansi dan akuntabilitas.
Pengumuman ini muncul di tengah sorotan publik terhadap efisiensi biaya pembangunan infrastruktur strategis nasional. Proyek Whoosh, yang telah beroperasi sejak akhir 2023, menjadi perhatian setelah tudingan bahwa biaya per kilometer jalurnya membengkak secara signifikan dibandingkan standar internasional.
Hal ini berpotensi merugikan keuangan negara dan memerlukan pengawasan ketat dari lembaga antirasuah.
Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa menegaskan sikap proaktif perusahaan saat dihubungi pada Senin malam (27/10/2025). “Prinsipnya KCIC kooperatif dan sangat menghormati semua proses KPK,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, “KCIC akan bekerja sama dengan KPK untuk proses penyelidikannya.”
Sementara itu, Asep Guntur Rahayu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, membenarkan bahwa timnya telah memulai penyelidikan.
“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” katanya saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (27/10/2025).
Ia menekankan bahwa proses ini dilakukan secara rahasia untuk menjaga integritas bukti, tanpa menyebutkan tanggal pasti dimulainya pemeriksaan.
Latar belakang dugaan mark-up ini pertama kali mencuat dari pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dalam video YouTube yang diunggah pada 14 Oktober 2025, Mahfud mempertanyakan lonjakan biaya proyek Whoosh.
Ia membandingkan bahwa biaya per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17–18 juta dolar AS.
“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” tanyanya. Mahfud juga mendesak, “Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini.”
Temuan awal ini menambah daftar isu korupsi di sektor infrastruktur besar-besaran, di mana mark-up sering kali menjadi pintu masuk penyimpangan dana publik. KPK, sebagai lembaga independen, kini bertugas mengumpulkan bukti dan saksi untuk menentukan apakah ada unsur pidana yang memenuhi syarat penindakan lebih lanjut.
Proyek Whoosh sendiri merupakan inisiatif kerja sama bilateral Indonesia–China senilai miliaran dolar, yang diharapkan mempercepat konektivitas antaribukota. Meski telah membawa manfaat transportasi, kontroversi biaya ini berpotensi memengaruhi kepercayaan investor asing terhadap proyek serupa di masa depan.
