Kalimantan Timur tengah diguncang polemik pengadaan kendaraan dinas super mewah. Langkah Gubernur Rudy Mas’ud memesan SUV Hybrid bertenaga 3.000 cc senilai Rp8,5 miliar memicu badai kritik yang kini merembet hingga ke level nasional.
Isu ini kian memanas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memantau potensi penyimpangan anggaran di balik proyek tersebut.
Kebijakan ini dianggap sangat kontras dengan semangat efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, APBD Kaltim 2026 baru saja mengalami “diet ketat” dengan pemangkasan dana dari Rp21 triliun menjadi Rp15,15 triliun.
Pembelaan Gubernur: “Jangan Suruh Saya Pakai Kijang”
Di hadapan massa aksi dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Gubernur Rudy Mas’ud melontarkan pembelaan yang cukup mencengangkan. Ia berdalih bahwa sebagai tuan rumah Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim adalah etalase Indonesia yang harus dijaga martabatnya.
“Ingat, Kalimantan Timur ini etalase Indonesia. Jangan saya disuruh pakai kijang, dek,” cetusnya pada Senin (23/2). Ia juga menyebut mobil tersebut kini berada di Jakarta, bukan di Samarinda, dan mengklaim masih menggunakan kendaraan pribadi untuk urusan dinas sehari-hari.
KPK dan DPR RI Beri Peringatan Keras
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pihaknya tengah mengawasi ketat setiap pengadaan barang dan jasa di daerah agar tidak terjadi mark-up harga. Ia mengingatkan bahwa penguasaan aset negara pasca-masa jabatan juga berpotensi menjadi tindak pidana korupsi.
Sementara itu, Fraksi NasDem di DPR RI melalui Ujang Bey meminta Menteri Dalam Negeri segera memanggil Sang Gubernur. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki kepekaan sosial tinggi. “Jangan sampai ada adagium di masyarakat: jika jalannya yang rusak, jangan harga mobilnya yang ikut-ikutan mahal,” sindir Ujang.
Kontradiksi Data dan Fakta
Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mempertanyakan transparansi pengadaan ini. Ia menyoroti janji Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sebelumnya berkomitmen meniadakan pengadaan mobil baru demi efisiensi.
Baharuddin bahkan membandingkan harga mobil dinas Gubernur Kaltim dengan mobil Presiden yang disebutnya bernilai di bawah Rp2 miliar. Ia menyarankan agar dana fantastis tersebut lebih baik dialihkan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak dan infrastruktur jalan yang terbengkalai.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar, mencatat bahwa pengadaan mobil dinas ini adalah yang termahal sepanjang sejarah kepemimpinan di Kalimantan Timur. Momentumnya dinilai sangat tidak tepat di tengah ruang fiskal daerah yang sedang menyempit.
