JAKARTA – Dunia internasional saat ini menghadapi ancaman ganda yang serius. Di tengah pemulihan pascapandemi yang belum sepenuhnya tuntas, tatanan global kembali diguncang eskalasi geopolitik yang meruncing dan tekanan ekonomi yang kian mencekik. Di balik krisis tersebut, muncul ancaman laten yang kembali menggeliat berakhirnya fase hibernasi radikalisme global.
Anggota Kelompok Ahli pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Irjen Pol (Purn) Hamidin mengatakan bahwa kelompok radikal mulai memanfaatkan celah dari ketidakstabilan global untuk melakukan konsolidasi. Fenomena ini, menurutnya, bukan sekadar asumsi, melainkan gerak oportunistis kelompok ekstremis di tengah kevakuman keamanan.
“Kelompok radikal sangat oportunis. Mereka piawai mengubah konflik geopolitik menjadi konflik identitas. Isu politik diterjemahkan menjadi persoalan agama, lalu dibungkus dengan retorika moralitas dan keadilan semu,” ujar Hamidin melalui keterangan tertulis, Minggu (1/3).
Prahara Geopolitik sebagai Generator Narasi
Ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Iran, kata Hamidin, bukan sekadar konflik diplomatik biasa. Dalam perspektif keamanan global, konfrontasi semacam itu berfungsi sebagai “generator narasi” bagi kelompok ekstremis untuk memproduksi propaganda perlawanan secara masif.
Ia menyoroti bahwa ketika perhatian dunia tersedot pada konflik terbuka antarnegara, ruang abu-abu keamanan justru melebar. Kondisi inilah yang memberi ruang bagi sel-sel tidur untuk kembali aktif. Terlebih, medan operasi kini telah bergeser ke ruang digital.
“Rekrutmen, indoktrinasi, hingga koordinasi dapat berlangsung tanpa batas teritorial. Hibernasi bukan berarti mati; ia hanya jeda taktis untuk beradaptasi,” tegasnya.
Krisis Ekonomi dan Katalisator Radikalisasi
Selain faktor politik, krisis ekonomi global turut memperparah situasi. Ketimpangan sosial yang semakin lebar memicu frustrasi kolektif di berbagai lapisan masyarakat. Situasi ini dinilai membuat individu lebih rentan terhadap narasi ideologi radikal yang menjanjikan keadilan instan dan solidaritas semu.
Hamidin menjelaskan, terorisme modern kini semakin cair dan adaptif. Ia tidak lagi berdiri sendiri sebagai gerakan bersenjata, melainkan berkelindan dengan krisis identitas serta meningkatnya ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Di sejumlah negara, menguatnya sentimen Islamofobia dan antisemitisme turut menjadi bahan bakar polarisasi sosial.
The Indonesian Way: Strategi Kemanusiaan di Tengah Teror
Menghadapi ancaman yang semakin kompleks, Indonesia menawarkan model penanganan yang telah diakui secara internasional, yang oleh Hamidin disebut sebagai “The Indonesian Way”. Pendekatan ini memadukan ketegasan penegakan hukum dengan sentuhan kemanusiaan melalui strategi soft approach.
Salah satu poin penting dalam strategi tersebut adalah pelibatan mantan tokoh terorisme dalam proses deradikalisasi. Menurut Hamidin, pesan perdamaian yang disampaikan mantan ideolog memiliki daya pengaruh lebih kuat dibandingkan imbauan aparat semata.
“Negara tetap tegas dalam penegakan hukum, namun juga membuka ruang rehabilitasi sosial yang terukur. Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ini bukan hanya soal prosedur hukum, tetapi tentang memanusiakan kembali individu yang tersesat agar tidak kembali pada siklus kekerasan,” jelasnya.
Tantangan Hibrida di Beranda Kedaulatan
Sebagai ahli di BNPP, Hamidin juga menyoroti kerentanan wilayah perbatasan negara. Ia menilai ancaman ke depan bersifat hibrida, di mana infiltrasi tidak lagi hanya berbentuk fisik, melainkan juga penetrasi ideologis dan digital.
Wilayah perbatasan yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan akses informasi kerap menjadi sasaran empuk jaringan radikal. Karena itu, penguatan kawasan perbatasan harus dilakukan secara holistik, mencakup aspek keamanan sekaligus pembangunan sosial dan ekonomi.
“Perbatasan bukan hanya garis geografis; ia adalah beranda kedaulatan. Di sanalah integritas nasional diuji. Kolaborasi antarnegara, pertukaran intelijen, dan pengawasan ruang siber harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan masyarakat lokal,” pungkas Hamidin.
Melalui konsistensi pendekatan yang adaptif dan berbasis nilai kemanusiaan, Indonesia diharapkan mampu menghadapi wajah baru terorisme sekaligus menjadi rujukan global dalam menjaga keseimbangan antara demokrasi dan keamanan.
