SEOUL – Suasana tegang di kediaman Presiden Yoon Suk Yeol di pusat ibu kota Seoul pada Jumat (3/1/2024), saat pasukan pengamanan presiden dan militer Korea Selatan menggagalkan upaya penangkapan yang diarahkan pada sang presiden yang tengah menghadapi pemakzulan. Sebuah kebuntuan yang berlangsung enam jam akhirnya menghalangi eksekusi surat perintah penangkapan pertama kalinya terhadap presiden yang sedang menjabat.
1. Upaya Penangkapan yang Gagal
Yoon Suk Yeol sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan terkait usahanya yang mengejutkan untuk mengeluarkan perintah darurat militer pada 3 Desember lalu. Sebagai hasilnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah negara ini, sebuah surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk presiden yang tengah menjabat. Namun, proses penangkapan menemui jalan buntu ketika lebih dari dua ratus pendukung Yoon berkumpul di sekitar kediaman presiden, bersumpah akan mempertahankan sang pemimpin dengan “nyawa mereka.”
Pihak Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) yang memimpin penyidikan, mengonfirmasi bahwa kebuntuan ini membuat upaya penangkapan tidak dapat dilanjutkan. “Kami memutuskan bahwa hampir tidak mungkin melanjutkan eksekusi surat perintah penangkapan karena situasi yang sangat tegang,” ungkap pihak CIO dalam sebuah pernyataan resmi.
2. Kekalahan di Lapangan: Pengamanan Ketat
Ketegangan semakin memuncak ketika pejabat CIO dan polisi, yang telah tiba di gerbang kompleks kediaman presiden pada pukul 7 pagi waktu setempat, harus menghadapi barisan ratusan personel Dinas Keamanan Presiden (PSS) dan tentara yang diperbantukan untuk menjaga keamanan Yoon. Meskipun terjadi adu argumen, dan meskipun agen PSS terlihat membawa senjata api, tidak ada insiden kekerasan yang tercatat dalam kebuntuan tersebut. Yoon sendiri tidak terlihat sepanjang peristiwa itu, karena ia telah diisolasi sejak pemakzulannya pada 14 Desember 2024.
Menteri Pertahanan Korea Selatan mengonfirmasi bahwa pasukan yang dikerahkan berada di bawah kendali PSS, dan sekitar pukul 13:30 siang, CIO akhirnya membatalkan upaya penangkapan. “Kami sangat menyesalkan sikap Yoon yang tidak patuh,” kata CIO, menekankan bahwa upaya penangkapan tidak bisa diteruskan karena masalah keselamatan personel.
Dengan kegagalan dalam upaya penangkapan, CIO kini tengah mempertimbangkan langkah selanjutnya. Sementara itu, pihak kepolisian yang turut terlibat dalam tim penyidik juga telah menetapkan kepala PSS serta wakilnya sebagai tersangka dalam kasus penghalangan tugas resmi dan telah mengeluarkan panggilan untuk pemeriksaan terhadap mereka. Investigasi ini terus berlanjut, dengan masa berlaku surat perintah penangkapan Yoon yang hanya tersisa hingga 6 Januari.
Dalam reaksi setelah kejadian tersebut, tim hukum Yoon menegaskan bahwa CIO tidak berhak untuk menyelidiki kasus pemberontakan, menyebut langkah mereka sebagai “langkah paksa dan ilegal.” Mereka juga memperingatkan pihak kepolisian agar tidak terlibat lebih lanjut dalam upaya penangkapan yang dinilai tidak sah. Sebaliknya, pimpinan sementara Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin oleh Yoon menyambut baik penangguhan upaya penangkapan tersebut dan menyerukan agar penyelidikan dilaksanakan tanpa perlu menahan presiden.
Penyelidikan ini kini memasuki fase yang lebih kompleks, dengan keputusan apakah Yoon akan ditahan atau dibebaskan tergantung pada tindak lanjut tim penyidik dalam beberapa hari mendatang.
