JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyoroti pentingnya pembekalan bagi kepala daerah dalam mengelola anggaran pemerintahan. Ia menilai, tanpa pengetahuan yang memadai dan dukungan tim yang kompeten, pejabat dapat kesulitan menentukan program belanja hingga menghitung kebutuhan anggaran.
Maruli mengusulkan agar pemerintah daerah memiliki semacam sekolah atau pendidikan khusus untuk mempersiapkan pejabat sebelum menjalankan tugas. Menurut dia, kemampuan mengelola anggaran dan administrasi pemerintahan membutuhkan pembelajaran, bukan sekadar pengalaman setelah menduduki jabatan.
“Jadi, saya tuh sebenarnya sudah pernah menyarankan supaya pemerintah daerah itu ada semacam sekolahnya,” kata Maruli.
Ia menilai, pembekalan sebelum seseorang menduduki jabatan penting perlu menjadi perhatian. Maruli mencontohkan lingkungan TNI yang mengharuskan calon panglima komando daerah militer (pangdam) mengikuti kursus sebelum menjalankan tugas.
“Bahkan di tentara sendiri sekarang suruh, sebelum jadi pangdam itu suruh kursus dulu. Biar bisa betul-betul gimana sih nanti memanage uangnya, bagaimana sih memanage ininya,” ujarnya.
Menurut Maruli, pengelolaan anggaran bukan pekerjaan sederhana. Seorang pejabat harus memahami kebutuhan belanja, perhitungan anggaran, serta berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Tanpa persiapan yang matang, tanggung jawab tersebut dapat menjadi beban tersendiri.
Ia mengakui, membangun tim yang kompeten menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan tugas, termasuk ketika harus mengelola anggaran.
“Saya terus terang kalau saya nggak membentuk tim yang baik waktu masuk ke sini, kelabakan juga. Apa mau belanja apa, hitungannya gimana, harus begini, harus begitu, berat,” tuturnya.
Maruli kemudian menyinggung latar belakang sebagian kepala daerah yang dinilainya belum tentu sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diemban. Ia menilai, kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya pembekalan agar para pejabat memiliki pemahaman yang cukup dalam menjalankan pemerintahan.
“Dan juga kadang-kadang, ya apalagi pemerintah daerahnya, maaf ya, kadang-kadang nggak ada background apa-apa. Ini kadang-kadang tiba-tiba jadi itu karena Ormas, atau karena apa gitu,” kata Maruli.
Karena itu, ia berharap gagasan pendidikan atau pelatihan khusus bagi pemerintah daerah dapat menjadi perhatian. Pembekalan tersebut diharapkan membantu para kepala daerah memahami tanggung jawab administratif, menyusun program, serta mengelola anggaran secara lebih terarah.
Maruli juga menyinggung pembicaraan sebelumnya mengenai kursus di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Namun, menurut dia, gagasan tersebut belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan, terutama terkait urusan administrasi.
“Dulu sempat disampaikan tentang rasa nasional, supaya ada kursus di Lemhanas. Itu sempat. Tapi untuk administrasi segala macam, saya kira sampai sekarang belum pernah dikerjakan,” ujarnya.
Maruli berharap pembekalan bagi pejabat pemerintah daerah tidak berhenti sebatas gagasan. Menurut dia, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan mengelola anggaran menjadi hal penting agar pejabat dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik.
