JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan komandan dan institusi TNI tidak boleh lepas tangan ketika prajuritnya terlibat masalah. Menurutnya, persoalan yang melibatkan anggota militer harus menjadi bahan evaluasi pembinaan, bukan justru dihindari dengan alasan prajurit tersebut berasal dari satuan atau unsur lain.
Maruli menilai, upaya mengalihkan tanggung jawab dengan menyebut seorang anggota bukan berasal dari satuan tertentu menunjukkan bahwa pembinaan internal masih perlu diperbaiki. Baginya, setiap persoalan yang melibatkan prajurit harus dihadapi secara bertanggung jawab karena tindakan individu dapat berdampak terhadap nama baik institusi.
“Kalau mau mengelak, misalnya dengan mengatakan bahwa orang tersebut bukan dari Angkatan Darat, melainkan dari garnisun, menurut saya pembinaannya juga kurang. Namun, kita tidak boleh mengelak. Itu namanya tentara,” kata Maruli.
Ia mengingatkan, menjadi prajurit TNI bukan hanya soal menjalankan tugas, tetapi juga kesiapan menanggung konsekuensi dari setiap tindakan. Kesalahan satu anggota, menurutnya, dapat berdampak luas terhadap rekan-rekan satuan yang selama ini bekerja keras menjalankan penugasan.
Maruli menggambarkan risiko tersebut berdasarkan pengalamannya saat bertugas di Papua. Dalam satu penugasan, lebih dari 200 personel tergabung dalam satuan tugas (Satgas) untuk menjalankan misi di lapangan.
Seluruh personel mengerahkan tenaga dan kemampuan demi menyelesaikan tugas. Namun, kerja keras ratusan anggota itu bisa ikut tercoreng hanya karena kesalahan satu orang.
“Kita sudah bekerja setengah mati, tetapi satu anggota saja melakukan kesalahan, seluruh Satgas bisa terkena dampaknya,” ujarnya.
Menurut Maruli, situasi tersebut menjadi konsekuensi yang harus dipahami setiap prajurit sejak memilih profesi militer. Penilaian terhadap sebuah satuan tidak selalu ditentukan oleh keberhasilan mayoritas anggotanya, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh tindakan individu yang bermasalah.
Ia menyoroti beratnya dampak tersebut bagi personel yang telah menjalankan tugas dengan baik dalam waktu panjang. Pengorbanan dan kerja keras satuan bisa kehilangan makna di mata masyarakat ketika satu anggota melakukan pelanggaran atau tindakan yang mencoreng institusi.
“Kita sudah bekerja dengan baik selama lebih dari setahun. Namun, karena kesalahan satu orang, semuanya bisa tercoreng. Rasanya sangat menyakitkan,” ujarnya.
Kerja Keras TNI AD Bisa Ikut Tercoreng
Maruli juga mengaitkan persoalan tersebut dengan berbagai pekerjaan yang dilakukan TNI Angkatan Darat untuk masyarakat. Ia menyebut TNI AD telah membangun sekitar 4.000 jembatan yang manfaatnya dirasakan warga.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tersebut menjadi hal yang membanggakan ketika hasilnya dapat membantu masyarakat. Namun, persoalan yang melibatkan seorang prajurit berpotensi memengaruhi penilaian publik terhadap institusi secara keseluruhan.
“Sekarang kita juga sudah membangun sekitar 4.000 jembatan. Kita senang, masyarakat juga senang. Namun, gara-gara satu kejadian seperti itu, rasanya dosa kita besar sekali. Itulah salah satu risiko ketika memilih menjadi tentara,” kata Maruli.
Pernyataan itu kembali menekankan pentingnya menjaga perilaku dan kedisiplinan prajurit, sekaligus memastikan pembinaan berjalan dengan baik di lingkungan militer. Sebab, reputasi institusi tidak hanya dibangun melalui keberhasilan menjalankan tugas, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana setiap anggota menjalankan tanggung jawabnya.
Bagi Maruli, persoalan yang melibatkan prajurit tidak semestinya direspons dengan saling melempar tanggung jawab. Sebaliknya, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar pembinaan anggota semakin baik dan kesalahan serupa tidak kembali mencoreng nama satuan maupun TNI.
Penegasan Maruli sekaligus menunjukkan bahwa tanggung jawab institusi tidak berhenti pada keberhasilan menjalankan penugasan. Ketika seorang prajurit bermasalah, evaluasi terhadap pembinaan dan kesiapan menghadapi konsekuensi menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan.
