Suasana Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Aceh mendadak mencair ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengenai pembangunan jembatan pascabencana di wilayah Sumatra.
Dengan nada santai, Purbaya mengaku baru mengetahui bahwa proyek jembatan tersebut ternyata masih menyisakan persoalan utang. Momen ringan itu terjadi saat keduanya duduk bersebelahan dalam rapat yang dihadiri kementerian, lembaga, serta kepala daerah terdampak bencana, Selasa (30/12/2025).
“Yang kami tahu selama ini kan satu pintu lewat BNPB, harusnya lancar. Tapi saya baru tahu ternyata sebelah saya ini punya utang banyak rupanya,” ujar Purbaya, disambut tawa peserta rapat.
Candaan berlanjut ketika Purbaya secara spontan menanyakan jaminan atas utang pembangunan jembatan tersebut. Jawaban singkat Maruli justru semakin mencairkan suasana.
“Kalau Bapak ngutang jembatan, jaminannya apa?” tanya Purbaya.
“Ya tentara, Pak,” jawab Maruli, yang langsung memancing gelak tawa hadirin.
Di balik suasana ringan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan selama ini berada di posisi “belakang layar” dalam pembiayaan penanganan bencana. Ia mengaku berasumsi seluruh proses berjalan lancar karena mekanisme pendanaan selalu melalui satu pintu, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Lebih lanjut, Purbaya memaparkan langkah konkret pemerintah atas arahan Presiden, salah satunya dengan mempercepat penyaluran dana darurat sebesar Rp268 miliar kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak, melalui skema bantuan langsung ke daerah.
Selain itu, pemerintah juga mengandalkan dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikelola BNPB. Hingga pertengahan Desember 2025, BNPB telah mengajukan tambahan dana Rp1,4 triliun, termasuk Rp650 miliar khusus untuk penanganan bencana di Sumatra.
“Sebenarnya saya mengantisipasi permintaan dana akan lebih besar. Tapi ini sudah masuk pengajuan tanggal 18 Desember,” kata Purbaya.
Saat ini, lanjutnya, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp1,51 triliun. Ia memastikan pencairan dapat dilakukan dengan cepat apabila BNPB segera mengajukan permohonan, termasuk untuk melunasi utang pembangunan jembatan.
“Kalau hari ini atau besok BNPB mengajukan, besok juga bisa cair. Pemerintah siap memproses secepat mungkin selama administrasinya lengkap,” tegasnya.
