JAKARTA – Pemerintah Lithuania pada Selasa (9/12/2025) menetapkan status darurat nasional dan meminta persetujuan parlemen untuk mengerahkan militer guna membantu tugas kepolisian serta penjaga perbatasan. Langkah tegas ini diambil setelah gelombang balon udara panas yang diduga dikendalikan jaringan penyelundup dari Belarus berulang kali mengacaukan lalu lintas udara dalam beberapa bulan terakhir.
Bandara Internasional Vilnius bahkan harus menutup operasionalnya secara berkala akibat keberadaan balon-balon cuaca tersebut. Otoritas Lithuania menuding balon itu merupakan upaya terorganisir penyelundup rokok dari Belarus dan menyebutnya sebagai bentuk “serangan hibrida” yang melibatkan Minsk, sekutu dekat Rusia.
“Status darurat ini diberlakukan bukan hanya karena terganggunya penerbangan sipil, tetapi juga demi kepentingan keamanan nasional,” tegas Menteri Dalam Negeri Vladislav Kondratovic dalam rapat kabinet, dilansir dari Reuters.
Belarus membantah tuduhan itu dan menuding balik Lithuania melakukan provokasi, termasuk mengirim drone yang disebut menjatuhkan “materi ekstremis” ke wilayahnya. Klaim tersebut langsung dibantah oleh pihak Vilnius.
Presiden Belarus Alexander Lukashenko, melalui pidato yang disiarkan kantor berita Belta, menyebut Lithuania “melebih-lebihkan” ancaman balon selundup. “Apa yang dikatakan Lituania saat ini tidak mungkin dan tidak realistis. Isu ini sengaja dibesar-besarkan dan dipolitisasi,” ujar Lukashenko, menegaskan bahwa Minsk tidak menginginkan konflik dengan negara tetangga tersebut.
Pemerintah Lithuania Minta Wewenang Tambahan untuk Militer
Pemerintah Lithuania meminta parlemen memberikan kewenangan lebih luas kepada angkatan bersenjata agar dapat bertindak bersama kepolisian, penjaga perbatasan, hingga aparat keamanan lainnya—bahkan secara mandiri—selama masa darurat.
Apabila permintaan itu disetujui, militer diperbolehkan membatasi akses wilayah tertentu, menghentikan dan menggeledah kendaraan, memeriksa identitas maupun barang bawaan warga, serta menahan individu yang melawan atau diduga terlibat kejahatan. “Militer juga diizinkan menggunakan kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut,” ujar Menteri Pertahanan Robertas Kaunas. Status darurat akan berlangsung hingga pemerintah mencabutnya.
Sebelumnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada 1 Desember menyatakan situasi perbatasan semakin memburuk dan menyebut gelombang balon itu sebagai “serangan hibrida oleh Belarus yang sama sekali tidak dapat diterima.”
Ketegangan yang Terus Berulang
Langkah darurat ini bukan yang pertama bagi Lithuania dalam menghadapi tekanan dari Belarus. Pada 2021, Vilnius sempat menetapkan status darurat di perbatasan karena menuduh Minsk mengirim migran secara ilegal dalam sebuah “kampanye terorganisir”.
Setahun kemudian, setelah invasi Rusia ke Ukraina, Lithuania kembali mengumumkan darurat nasional karena khawatir menjadi sasaran berikutnya dalam eskalasi geopolitik kawasan.