JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan percepatan pembersihan lumpur sebagai langkah paling krusial dalam pemulihan pascabencana Sumatra agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tersendat.
Penegasan tersebut disampaikan Tito Karnavian saat mengikuti rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar di Banda Aceh pada Sabtu, 10 Januari 2026.
Menurut Mendagri, lumpur sisa banjir dan longsor yang belum dibersihkan berpotensi menghambat mobilitas masyarakat karena menutup akses jalan, gang permukiman, hingga area usaha warga terdampak.
Temuan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR menunjukkan pembersihan lumpur menjadi kebutuhan mendesak sehingga pemerintah didorong mempercepat penanganan di wilayah terdampak bencana Sumatra.
“Yang pertama, kami sependapat dengan temuan Satgas DPR, pembersihan lumpur harus dipercepat. Di daratan, itu di ganggang, rumah-rumah, toko dan lain-lain, ini harus dibersihkan,” kata Tito dalam rakor yang dilaksanakan di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Selain kawasan daratan, Mendagri menekankan pentingnya pembersihan lumpur di sungai-sungai yang terdampak agar aliran air kembali normal dan tidak menimbulkan persoalan lanjutan.
Ia menjelaskan, endapan lumpur yang menumpuk di sungai berisiko memicu banjir baru, terutama saat curah hujan meningkat di musim penghujan.
Sebagai Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian menilai normalisasi sungai menjadi langkah strategis untuk mengurangi sedimentasi berlebih.
“Kalau hujan sedikit saja, airnya tumpah ke kanan-kiri timbulkan banjir baru. Tumpukan sedimen yang luar biasa banyak, sedimentasinya tinggi dan harus segera untuk dilakukan pembersihan,” imbuhnya.***
