JAKARTA – Aparat penegak hukum bersiap melancarkan operasi besar-besaran untuk membongkar jaringan mafia yang selama ini menggerus penerimaan negara melalui praktik under-invoicing dan penyelundupan barang strategis. Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang menargetkan pelaku utama di sektor tekstil dan baja sebagai prioritas utama.
Dalam pernyataan resminya usai menghadiri Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Senin (20/10/2025), Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah mengantongi data lengkap beserta identitas para pelaku. Langkah tegas ini diharapkan mampu memulihkan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah akibat manipulasi harga impor dan penyelundupan massal.
“Yang under-invoicing, yang selama ini menyelundupin, yang banyak tekstil, baja, apa segala macam. Itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses,” ungkap Purbaya dengan nada tegas, menunjukkan komitmen penuh pemerintahan baru dalam memberantas korupsi dan praktik ilegal di sektor perdagangan.
Celah Kebocoran Pajak yang Mengkhawatirkan
Praktik under-invoicing, di mana importir sengaja meremehkan nilai barang untuk menghindari bea masuk dan pajak yang lebih tinggi, telah menjadi momok bagi fiskal negara. Ditambah dengan penyelundupan yang marak di pelabuhan-pelabuhan utama, kerugian ini tidak hanya melemahkan pendapatan pajak dan cukai, tetapi juga merusak daya saing industri domestik.
Sektor tekstil dan baja, sebagai tulang punggung ekspor nasional, menjadi korban utama karena banjirnya produk murah ilegal yang membanjiri pasar lokal.
Purbaya menambahkan bahwa penindakan ini bagian dari strategi lebih luas untuk menutup kebocoran anggaran akibat penyalahgunaan wewenang. Meski pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan didorong oleh sektor swasta, peningkatan penerimaan pajak tetap bergantung pada pengawasan ketat terhadap praktik curang semacam ini.
“Belum tahu, masih kita hitung,” katanya terkait estimasi dana yang bisa dikembalikan ke kas negara pasca-operasi, menandakan bahwa tim ahli sedang bekerja keras untuk menghitung dampak finansial secara akurat.
Dampak Positif bagi Ekonomi Nasional
Langkah ini tidak hanya soal penegakan hukum, tapi juga stimulus bagi pelaku usaha yang taat aturan. Dengan membersihkan pasar dari pemain nakal, industri tekstil dan baja domestik diharapkan bisa bangkit, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendongkrak ekspor.
Pemerintah juga berencana memperkuat sistem digitalisasi bea cukai untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, sejalan dengan agenda reformasi fiskal di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Para pengamat ekonomi menyambut baik inisiatif ini, menyebutnya sebagai “pukulan telak bagi mafia perdagangan”. Namun, tantangan terbesar tetap pada koordinasi antarlembaga, mulai dari Bea Cukai, Kepolisian, hingga Kejaksaan Agung, agar operasi berjalan mulus tanpa celah.
Pembaruan terkait daftar nama pelaku dan jadwal penangkapan akan disampaikan secara bertahap untuk menjaga integritas proses hukum. Masyarakat diimbau tetap waspada dan melaporkan indikasi praktik ilegal melalui saluran resmi Kementerian Keuangan.
