Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara resmi menghentikan operasi pencarian dan pertolongan terhadap 140 korban yang masih dinyatakan hilang akibat rangkaian bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Keputusan tersebut diambil seiring berakhirnya masa tanggap darurat di sebagian besar wilayah terdampak, yang kini memasuki fase transisi menuju pemulihan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan kebijakan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Dalam paparannya, Suharyanto mengungkapkan bahwa total korban meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 1.204 jiwa, sementara lebih dari 105.000 warga hingga kini masih berada di pengungsian.
“Korban hilang saat ini sudah tidak lagi dilakukan operasi pencarian dan pertolongan. Basarnas bersama tim gabungan telah menghentikan seluruh operasi karena wilayah terdampak sudah memasuki masa transisi menuju pemulihan,” ujar Suharyanto.
Ia menambahkan, seluruh pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut telah mencabut status tanggap darurat, sehingga penanganan bencana kini berfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi.
Tiga Kabupaten di Aceh Masih Berstatus Tanggap Darurat
Meski demikian, BNPB mencatat tiga kabupaten di Provinsi Aceh masih berstatus tanggap darurat, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya. Sementara itu, berdasarkan data Pusdalops PB Sumatera Utara, tercatat 40 orang masih dinyatakan hilang di provinsi tersebut, dengan 33 orang berasal dari Kabupaten Tapanuli Tengah.
Suharyanto menegaskan bahwa perubahan status dari tanggap darurat ke masa transisi tidak akan mengurangi komitmen pemerintah pusat dalam memberikan dukungan kepada daerah terdampak. BNPB tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dalam penyaluran bantuan logistik maupun dukungan anggaran.
“Walaupun sebagian wilayah sudah memasuki transisi menuju pemulihan, bukan berarti BNPB mengurangi bantuan. Dukungan tetap diberikan sesuai kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Ribuan Ton Bantuan Logistik Telah Disalurkan
Selama masa penanganan bencana yang berlangsung sejak 29 November 2025 hingga 27 Januari 2026, BNPB telah menyalurkan 1.767,07 ton bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa distribusi bantuan dilakukan melalui berbagai jalur transportasi.
Bantuan tersebut dikirim melalui 56 sorti pesawat charter BNPB, 68 sorti pesawat Hercules, 55 armada truk jalur darat, serta tujuh kapal laut. Selain itu, BNPB mengoperasikan dua pos logistik utama yang menjangkau tiga provinsi terdampak.
Dari Pos Logistik Sumatera Barat, total bantuan yang disalurkan mencapai 2.321,18 ton, sedangkan dari Pos Logistik Aceh tercatat sebanyak 2.186,2 ton.
Sejak 1 Februari 2026, distribusi logistik harian di ketiga wilayah tersebut dihentikan sementara guna menyesuaikan kebutuhan aktual di lapangan. Meski begitu, BNPB memastikan penyaluran bantuan akan dilanjutkan secara bertahap sesuai perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak.
